M Mulyanto * Correspondinew york Authorbagian tindakan dan masyarakat Fakulkantong bertindak Universitas sebelas Maret, Surakartajalur Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Jebres, Surakarta, Jawa tengah 57126Indonesia




Anda sedang menonton: Uu no 6 tahun 2014 tentang desa

*
Print this article
*
Indexing metadata
*
How to cite item
Email this article (Login required)
Email the author (Login required)
KeywordsKUHPPancasilaadatanakconstitutioncorruptiondiskresidisputedivorcetindakan adatmanusia rightskajian hukum adatkekayaan intelektualkepastian hukumkorbanmediationpancasilaperlindunganrechterlijk pardonwarisan peradilan pidanatanggunew york jawab
https://doi.org/10.22146/jmh.15880 M Mulyanto(1*) (1) potongan beraksi dan social Fakulkantong tindakan Universitas eleven Maret, Surakartaberaliran Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Jebres, Surakarta, Jawa markas besar 57126 (*) Correspondingai Author
The objective of remencari to determine the validity of Act No. 6 of 2014 in Bali. The remencari method tangan kedua sosiolegal. The results showed tdi sini was a conflict between the norms of Article 6 of the explanation of the obligation to choose one type of village. Duringi this time, the system of village administration is dual the traditional village (pakraman) and village office (administration) in Bali. Sociologically, society, academics, masyarakat leaders, Perbekel and Bendesa declare that Article 6 was not suitable to be applied in Bali. Main Assembly Pakraman (MUDP) proposed Bali get an exception.gawangnya penelitian untuk mengetahui keberlakuan UU No. 6 lima 2014 di Bali. Metode penelitian menggunini adalah sosiolegal. Hasil penelitian demonstrasi ada konflik norma (conflict of norm) antara Porigin 6 menjangkau Penjelasannmemiliki tentangai tanggung jawab memilih penyimpangan satu jenis desa. Selama ini, warisan pemerintahan desa bersifat ganda antara desa adat (pakraman) dan desa melayani (administrasi) di Bali. Sechara sosiologis, masyarakat Bali, akademisi, tokoh masyarakat, Perbekel maupun Bendesa menyatini adalah Pasal 6 noel cocok diterapmodern di Bali. Majelis utama Desa Pakraman (MUDP) mengusulmodern supamiliki Bali mendapatkan pengecualian.
UU No. 6 five 2014, desa adat, sosiologi hukum, Act No. 6 of 2014, the traditional village, sociology of law
penuh Text:PDF
DOI: https://doi.org/10.22146/jmh.15880
Article Metrics
*
abstract views : 2019 |
*
views : 12539


Lihat lainnya: Timnas Indonesia Vs Malaysia Hari Ini, Live Timnas Indonesia

*
This work is licensed di bawah a Creative Commomenjadi properti 4.0 International License.Mimbatang tindakan Indexed by: