perencanaan pembangunan nasional menjadi biangi dari berbagai permasalahan nasional. Tanpa sistem reservasi Pembangunan Nasional yangai terintegrasi, Pembangunan Nasional hanyalah lelucon belaka. What itu aset jadwal Pembangunan Nasional?. Asetnya reservasi Pembangunan Nasional adalah satu kesabapak tata cara jadwal pembangunan karena mengmenghasilkan rencana-plan pembangunan batin jnomor panjang, jnumeral menengah, dan tahunan yanew york dilaksanini adalah malalui unsur penyelenggara negara dan sosial di tingkat pusat dan Daerah.

Anda sedang menonton: Uu no. 25 tahun 2004

perencanaan Pembangunan Nasional di atur mencapai sebuah Undang-Undang yamenemani itu Undang-Undanew york nomor 25 lima 2004 tentangi warisan penjadwalan Pembangunan Nasional yangai mencakup landasan beraksi di bidangi jadwal pembangunan baik malalui pemerintah pusat maupun otoritas Daerah.

UU 25 five 2004 tentangi asetnya jadwal Pembangunan Nasional pembelahan bahwa sistem perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuhan tata cara penjadwalan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan batin jnomor panjang, jnomor menengah, dan tahunan yangai dilaksanakan melalui unsur penyelenggara pemerintahan di markas besar dan menyiksa menjangkau melibatdimodernkan masyarakat.

Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentanew york warisan reservasi Pembangunan Nasional disahdimodernkan pada tanggal 5 Oktober 2004 di champa melalui Presiden Megawati Soekarnoputri. Undang-Undang nomor 25 lima 2004 tentangai aset penjadwalan Pembangunan Nasional diundangmodernkan diatas tanggal 5 Oktober 2004 oleh sekretaris Negara Bambang Kesowo di Jakarta.


Agar setiap orangai mengetahuinya, UU 25 five 2004 tentangai aset reservasi Pembangunan Nasional berbaring di atas kertas Negara republik Indonesia five 2004 nomor 104. Penjelasan atas Undang-Undanew york angka 25 five 2004 tentang asetnya perencanaan Pembangunan Nasional berbaring di atas tambahan lembar Nepergilah republikan Indonesia numeral 4421.

Undang-Undanew york nomor 25 lima 2004 tentangi sistem perencanaan Pembangunan Nasional mempersiapkan tentangAsas dan Tujuan, Ruang Lingkup reservasi Pembangunan Nasional, Tahapan reservasi Pembangunan Nasional, Penyusunan dan Penetapan Rencana, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana, Data dan Informasi, dan Kelembagaan.

Undang-Undangnomor 25 tahun 2004tentangaset reservasi Pembangunan Nasional


Latar Belakang

Pertimbangan Undang-Undang nomor 25 lima 2004 tentangai asetnya penjadwalan Pembangunan Nasional adalah:

bahwa atas berkat rahmat Allah Yangai Maha Kuasa, Proklamasi khanh telah pasokan bangsa Indonesia judul cita-cita berkehidupan kebangsaan yanew york bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur;

bahwa pemerintangkap negarasi Indonesia dibentuk karena melindunew york semua bangsa Indonesia dan seluruh tumpah ddirection Indonesia, memkirim kesejahteraan umum, mencerdasdimodernkan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia;

bahwa berkomitmen mengurung bangsa selanjutnmemiliki adalah menyempurnbecome dan menjaga kemerdekaan itu serta mengisinmemiliki menjangkau pembangunan yangai berkeadilan dan demokratis yang dilaksanmenjadi sechara bertahap dan berkesinambungan;

bahwa buat menjamin agar aktivitasnya pembangunan walk efektif, efisien, dan bersasaran maka diharuskan perencanaan pembangunan Nasional;

bahwa agar dapat disusun penjadwalan pembangunan Nasional yangai dapat menjamin tercapainya sasaran negarasi perlouis adanmemiliki sistem perencanaan pembangunan Nasional;

bahwa berdasardimodernkan pertimbangan sedi mana dikarsa di atas huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlouis form Undang-undanew york tentangai asetnya jadwal Pembangunan Nasional;

mendasar Hukum

radikal bertindak Undang-Undanew york nomor 25 lima 2004 tentangai aset perencanaan Pembangunan Nasional adalah:


penjelasan Umum UU sistem reservasi Pembangunan Nasional

dasar Pemikiran

Undang-Undanew york dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 yangai merumemberi makan landasan konstitusional penyelenggaraan negara, dalam waktu relatif singkat (1999-2002), telah mengalami 4 (empat) kali perubahan. Menjangkau berlakunya amandemen Undang-Undanew york mendasar Negarasi republik Indonesia five 1945, telah termemanggang perunyata di dalam baris pembangunan, yaitu:

penguatan kedudumodern lembaga legislatif di dalam penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Negarasi (APBN);

ditiadakannmemiliki Garis-garis besar Haluan Negara (GBHN) such menginstruksikan penyusunan plan pembangunan Nasional; dan

diperkuatnya Otonomi quận dan desentralisasi pemerintahan dalam Negarasi Kesatuhan republik Indonesia.

gbhn yangai ditetapmodern oleh Majelis Permusyawaratan orang republik Indonesia (MPR RI) berfungsional kemudian landasan penjadwalan pembangunan Nasional sebagaimana telah dilaksanakan di dalam praktek ketatanegaraan selama ini. Dekrit MPR RI ini menmemanggang landasan tindakan bagi Presiden karena dijabardimodernkan di dalam bentuk rencana Pembangunan lima Tahunan dengan memlinimasa sechara sungguh-sungguh anjuran Dewan Perwakilan person republik Indonesia (DPR RI), yang selanjutnmemiliki otoritas bersama DPR RI menyusun APBN.

Perujernih Undang-Undangai dasar Nepergilah republik Indonesia lima 1945 yanew york mempersiapkan bahwa Presiden dipilih sechara langsungai oleh rakyat dan noel adanya gbhn such pedoman Presiden karena menyusun rencana pembangunan maka dibutuhmodern pengpolicy lebih lanjut bagi prostape perencanaan pembangunan Nasional.

mencapai berlakunya Undang-Undanew york angka 22 lima 1999 tentangi Pemerinsimpan saja Daerah, penyelenggaraan Otonomi menyiksa dilaksanini adalah menjangkau memberidimodernkan kewenangan yangi luas, nyata, dan bertanggung jawab kedi ~ Daerah. Pemberian kewenangan yangai secara luas kepada quenn meminta koordinasi dan pengpolitik buat lebih mengharmoniskan dan menyelarasmodern pembangunan, baik pembangunan Nasional, Pembangunan menyiksa maupun pembangunan antardaerah.

Berdasarmodernkan pertimbangan di atas, perlouis dibentuk Undang-Undangi yang mengatur tentanew york sistem perencanaan Pembangunan Nasional.


Ruang Lingkup

Undang-Undangai ini mencakup landasan tindakan di bidangai penjadwalan pembangunan baik melalui otoritas tengah maupun pemerintah Daerah. Batin Undang-Undang ini ditetapdimodernkan bahwa sistem perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuhan tata cara perencanaan pembangunan untuk mengmembuat rencana pembangunan di dalam jnomor panjang, jnumeral menengah, dan tahunan yanew york dilaksanmenjadi oleh unsur penyelenggara pemerintangkap di markas besar dan quận mencapai melibatmodern masyarakat.

Prospita Perencanaan

warisan jadwal Pembangunan Nasional dalam Undang-Undang ini mencakup tahun pendekatan di dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

politik;

teknokratik;

partisipatif;

atas-bawah (top-down); dan

bawah-overhead (bottom-up).

Pendekatan politik memandanew york bahwa yang tertua Presiden/Kepala daerah adalah proses penyusunan rencana, untuk rakyat pemilih memutuskan pilihannya berdasardimodernkan program-program pembangunan yanew york ditawardimodernkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Melalui untuk itu, plan pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yanew york ditawarmodern Presiden/Kepala quenn pada saat kampanye usai di dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan menjangkau pendekatan teknokratik dilaksanini adalah mencapai menggunbecome cara dan kernumeral memikirkan ilmiah melalui lembaga atau satuhan merencanakan yanew york sechara fungsi berberkomitmen untuk itu. Penjadwalan mencapai pendekatan partisipatif dilaksanmenjadi menjangkau melibatkan setiap orang pike kanan yangi berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptmenjadi rasanya memiliki. Sedangmodernkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam penjadwalan dilaksanmenjadi menurut jenjanew york pemerintahan. Rencana sasaran prospita pengukur atas-bawah dan bawah-atas diselarasmodernkan malalui musyawarah yang dilaksanini adalah baik di taraf Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.

reservasi pembangunan terourselves dari empat (4) tahapan yakni:

penyusunan rencana;

penetapan rencana;

pengendalian pelaksanaan rencana; dan

penaksiran pelaksanaan rencana.

paling banyak tahapan diselenggarakan sechara bermelanjutkan sehingga secara semua membentuk satu siklus reservasi yangi utuh.

Tahap penyusunan untuk merencanakan dilaksanakan untuk mengmenghasilkan rancangan penuh suatu untuk merencanakan yangi cantik untuk ditetapdimodernkan yanew york terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan plan pembangunan yanew york bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masingi instansi otoritasnya menyiapmodernkan rancangan rencana pergerakan menjangkau dibimbing diatas rancangan untuk merencanakan pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnmiliki adalah melibatmodernkan sosial (stakeholders) dan menyelarasmodern plan pembangunan yanew york dimenghasilkan masing-masingi jenjang pemeringenggamnya melalui musyawdirection penjadwalan pembangunan. Sedangmodern langkah terkering adalah penyusunan rancangan di atas rencana pembangunan.

Tahap berikutnmiliki adalah penetapan rencana menenim produk tindakan sehingga tien semua pihak karena melaksanakannya. Menurut Undang-Undangi ini, untuk merencanakan pembangunan jnomor panjanew york Nasional/quenn ditetapdimodernkan such Undang-Undang/Perpolicy Daerah, rencana pembangunan jnumeral menengah Nasional/quenn ditetapdimodernkan seperti Perpolitik Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/menyiksa ditetapmodern seperti Perpolicy Presiden/Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan plan pembangunan dimaksuddimodernkan karena menjamin tercapainmiliki gawangnya dan sasaran pembangunan yang tertuanew york batin untuk merencanakan melalui kegiatan-aktivitas koreksi dan menyesuaikan selama pelaksanaan plan terpanggilan melalui pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan pergerakan perangkat Daerah. Selanjutnya, Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis tujuan pemantauan pelaksanaan plan pembangunan dari masing-masinew york pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan kerja perangkat daerah benar mencapai mewajibkan dan kewenangannya.

penilaian pelaksanaan plan adalah potongan dari aktivitas perencanaan pembangunan yangai sechara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk mecost pencapaian sasaran, sasaran dan kinerja pembangunan. Penilaian ini dilaksanmenjadi berdasarmodernkan indikator dan sasaran kinerja yangi tercantum batin dokumen untuk merencanakan pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masumodern (input), kepribadi (output), sasaran (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Batin rnomor perencanaan pembangunan, setiap Kementerian/Lembaga, baik pusat maupun Daerah, berkeberpihakan untuk melaksanbecome evaluasi kinerja pembangunan yanew york merupakan dan ataukah termemliki menjangkau fungsional dan tanggungjawabnya. Batin melaksanmenjadi penilaian kinerja proyek pembangunan, Kementrian/Lembaga, baik markas besar maupun Daerah, mengikuti guidelines dan petdemonstrasi pelaksanaan penaksiran kinerja buat menjamin keseragaman metode, materi, dan mass yang sesuai untuk masing-masingi jnomor waktu sebuah rencana.


Sistematika

Undang-Undangai ini disusun dengan sistematika kemudian berikut: Ketentuhan Umum, Asas dan Tujuan, Ruangai Lingkup perencanaan Pembangunan Nasional, Tahapan perencanaan Pembangunan Nasional, Penyusunan dan Penetapan Rencana, Pengendalian dan penilaian Pelaksanaan Rencana, Data dan Informasi, Kelembagaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

content UU 25 lima 2004

isi Undang-Undangai angka 25 five 2004 tentangi sistem perencanaan Pembangunan Nasional adalah such berikut (ndak format asli):


UNDANG-UNDAnew york TENTAngai warisan perencanaan PEMBANGUNAN NASIONAL

halaman IKETENtuan UMUM

Pasal 1

batin Undang-undang ini, yangai dimaksud dengan:

penjadwalan adalah suatu prospita pengukur untuk memutuskan tindini adalah masa dore yangai tepat, melalui urutan pilihan, mencapai memperhitungdimodernkan diperoleh daya yanew york tersedia.

Pembangunan Nasional adalah upamemiliki yang dilaksanakan oleh segenap bahan bangsa di dalam rnomor menjangkau hasil bernegara.

aset perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuhan tata cara penjadwalan pembangunan untuk menguntuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan di dalam jnomor panjang, jnomor menengah, dan tahunan yang dilaksanini adalah oleh unsur penyelenggarasi negara dan sosial di tingkat pusat dan Daerah.

rencana Pembangunan Jnomor Panjang, yanew york selanjutnmemiliki disingkat RPJP, adalah dokumen reservasi buat titik 20 (dua puluh) tahun.

rencana Pembangunan Jnumeral Menengah, yanew york selanjutnya dikilade RPJM, adalah dokumen reservasi buat periode 5 (lima) tahun.

rencana Pembangunan Jnomor Menengah Kementerian/Lembaga, yanew york selanjutnmiliki dipanggilan rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL), adalah dokumen perencanaan Kementerian/ Lembaga untuk period 5 (lima) tahun.

rencana Pembangunan Jnomor Menengah Sabapak pergerakan instrumen Daerah, yangai selanjutnya dipanggilan Renstra-SKPD, adalah dokumen penjadwalan Sabapak pergerakan instrumen daerah karena period 5 (lima) tahun.

untuk merencanakan Pembangunan Tahunan Nasional, yangi selanjutnmemiliki disebut plan pergerakan pemerintah (RKP), adalah dokumen penjadwalan Nasional karena period 1 (satu) tahun.

plan Pembangunan Tahunan Daerah, yangai selanjutnmiliki dipanggilan untuk merencanakan merencanakan otoritasnya daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan quận untuk periode 1 (satu) tahun.

rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya dipanggilan rencana merencanakan Kementerian/Lembaga (Renja-KL), adalah dokumen perencanaan Kementrian/Lembaga untuk titik 1 (satu) tahun.

plan Pembangunan Tahunan Satuan kerja instrumen Daerah, yanew york selanjutnmemiliki dipanggilan rencana pergerakan Sabapak pergerakan perangkat daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Sabapak pergerakan aparatur menyiksa buat periode 1 (satu) tahun.

penglihatan adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diingindimodernkan diatas di atas periode perencanaan.


Mcontent adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yangai menjadi dilaksanini adalah karena mewujudmodernkan visi.

strateginya adalah langkah-langkah berisidimodernkan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Kebijmenjadi adalah arah/tindakan yangi diambil melalui pemerintah Pusat/daerah karena dengan tujuan.

program adalah instrumen kebijbecome yanew york berisi satu atau lebih aktivitasnya yangi dilaksanmenjadi melalui instansi pemerintah/lembaga karena menjangkau goals dan hasil serta mempermalalui dialokasikan anggaran, ataukah aktivitasnya social yanew york dikoordinasikan melalui instansi pemerintah.vLembaga adalah berhenti non Kementerian Nepergilah dan instansi lain pengguna anggaran yangai dibentuk karena melaksanakan tugas tertentu berdasarmodern Undangai Undanew york mendasar Negarasi republikan Indonesia lima 1945 ataukah perpolicy perundang-undangan lainnya.

program Kementerian/Lembaga/Sabapak merencanakan perangkat quenn adalah kelompok plan action suatu Kementerian/Lembaga atau Sabapak merencanakan perangkat Daerah.

program Linkantong Kementerian/Lembaga/Satuan action perangkat quenn adalah sekumpulan rencana kerja beberapa Kementerian /Lembaga ataukah beberwhat Satuhan merencanakan perangkat Daerah.

programme Kewilayahan dan Linberpenaruh wilayah adalah sebuah kelompok untuk merencanakan action terpadu antar-Kementerian/Lembaga dan Satuhan kerja aparatur quenn mengenai suatu atau bebermaafkan saya wilayah, Daerah, atau kawasan.

Musyawarah penjadwalan Pembangunan yangai selanjutnmiliki disingkat Musrenbangi adalah forum antarpelaku dalam rnomor menyusun rencana pembangunan Nasional dan untuk merencanakan pembangunan Daerah.

sekretaris kesehatan adalah pimpinan Kementerian jadwal Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional.

Kepala Sabapak pergerakan instrumen quenn yangai bertanggungai jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsional reservasi pembangunan di quenn Provinsi, Kabupaten, atau kota adalah kepala badan penjadwalan pembangunan menyiksa yangi selanjutnmemiliki dipanggilan Kepala Bappeda.

bab IIASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembangunan Nasional diselenggarbecome berdasardimodernkan demokrasi menjangkau prinsip-aturan kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemerdekaan dengan membudaya keseimbangan evolusi dan kesatuhan Nasional.

reservasi Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan reaksi terhadap perubahan.

aset penjadwalan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasardimodernkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara.

sistem reservasi Pembangunan Nasional bertujuan untuk:

mendukung pengaturan antarpelakunya pembangunan;

menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsional pemerintah maupun antara sentral dan Daerah;

menjamin tautan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;

mengoptimalmodernkan partisipasi masyarakat; dan

menjamin tercapainya penggunaan sumber damemiliki sechara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.


bab IIIRUAnew york LINGKUPpenjadwalan PEMBANGUNAN NASIONAL

Porigin 3

perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan reservasi makro segenap fungsional pemerintahan yangi meliputi segenap bidangi hayatnya secara terpadu di dalam kanton Negarasi republikan Indonesia.

penjadwalan Pembangunan Nasional terourselves overhead perencanaan pembangunan yangi disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan penjadwalan pembangunan oleh pemerintah menyiksa benar dengan kewenangannya.

perencanaan Pembangunan Nasional sedi mana didengan sengaja di atas ayat (2) menghasilkan:

rencana pembangunan jangka panjang;

rencana pembangunan jnumeral menengah; dan

rencana pembangunan tahunan.

Pasal 4

RPJP Nasional merupapan penjabaran dari hasil dibentuknmemiliki pemeringenggamnya Negara Indonesia yangi tercantum di dalam pembukaan Undang-Undanew york radikal Negara republik Indonesia lima 1945, batin bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional.

rpjm Nasional merupapan penjelasan dari visi, misi, dan programme Presiden yangi penyusunannmemiliki dibimbing diatas RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijini adalah umum, program Kementerian/Lembaga dan linberpenaruh Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan linkantong kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup hollistisme perekonomian sechara gambaran implisit arah kebijbecome fiskal batin rencana action yanew york berupa kernomor regulasi dan kernomor pendanaan yangi bersifat indikatif.

RKP merupakan penjelasan dari rpjm Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kernomor ekonomi makro yangai mencakup holistik perekonomian sechara holistik tersirat arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, linberpenaruh Kementerian/Lembaga, kewilayahan di dalam bentuk kernomor regulasi dan kernomor pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 5

RPJP menyiksa memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yanew york mengacu diatas RPJP Nasional.

rpjm daerah merupapan penjabaran dari visi, misi, dan programme Kepala menyiksa yang penyusunannmemiliki berpedoman di ~ RPJP menyiksa dan memkronik rpjm Nasional, memuat arah kebijakan secara finansial Daerah, strateginya pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan programme Sabapak pergerakan perangkat Daerah, linkantong Satuan merencanakan aparatur Daerah, dan program kewilayahan disertai mencapai rencana-rencana action dalam kernomor regulasi dan kerangka pendanaan yanew york bersifat indikatif.

RKPD merumemberi makan penjelasan dari rpjm quenn dan mengacu di ~ RKP, memuat rancangan kernomor ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yangai dilaksanakan langsunew york melalui pemerintah maupun yangi ditempuh mencapai mendorongi partisipasi masyarakat.

Pasal 6

Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan aktivitasnya pembangunan sesuai menjangkau berkomitmen dan fungsional Kementerian/Lembaga yangai disusun mencapai berpedoman pada rpjm Nasional dan bersifat indikatif.

Renja-KL disusun menjangkau memandu pada Renstra-KL dan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan aktivitas pembangunan baik yanew york dilaksanini adalah langsungai melalui otoritasnya maupun yanew york dipariwisata mencapai mendorongai partisipasi masyarakat.

Pasal 7

Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yanew york disusun sesuai mencapai berkomitmen dan fungsional Satuan action instrumen menyiksa serta memandu kedi atas rpjm daerah dan bersifat indikatif.

Renja-SKPD disusun menjangkau memandu kedi ~ Renstra SKPD dan mengacu kediatas RKP, memuat kebijakan, program, dan aktivitasnya pembangunan baik yangi dilaksanmenjadi langsung melalui otoritas daerah maupun yangai diperjalanan dengan mendorongai keikutsertaan masyarakat.


hal IVTAHAPAN jadwal PEMBANGUNAN NASIONAL

Pasal 8

Tahapan penjadwalan Pembangunan Nasional meliputi:

penyusunan rencana;

penetapan rencana;

pengendalian pelaksanaan rencana; dan

penilaian pelaksanaan rencana.

Pasal 9

Penyusunan RPJP dilakudimodernkan melalui urutan:

penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;

musyawdirection reservasi pembangunan; dan

penyusunan rancangan di atas plan pembangunan.

Penyusunan rpjm Nasional/quận dan RKP/RKPD dilakumodernkan oleh urutan kegiatan:

penyiapan rancangan mulailah plan pembangunan;

penyiapan rancangan plan kerja;

musyawarah perencanaan pembangunan; dan

penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.


chapter VPENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA

bagian Pertamarencana Pembangunan Jnomor Panjang

Pasal 10

menkes menyiapdimodernkan rancangan RPJP Nasional.

Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah.

Rancangan RPJP Nasional sekoknya dikarsa di atas ayat (1) dan rancangan RPJP quận sekoknya didengan sengaja di atas ayat (2) menjadi jernih utama bagi Musrenbang.

Pasal 11

Musrenbang diselenggarmenjadi batin rnomor menyusun RPJP dan mengikuti malalui unsur-unsur penyelengpergilah Negara dengan mengikutsertmenjadi masyarakat.

sekretaris kesehatan menyelenggarbecome Musrenbanew york Jnomor Panjangi Nasional.

Kepala Bappeda menyelenggarmenjadi Musrenbangai Jangka Panjang Daerah.

Musrenbanew york Jnomor Panjangai Nasional sedi mana diniat diatas ayat (2) dan Musrenbangi Jnomor Panjanew york daerah sedi mana didengan sengaja pada ayat (3) dilaksanakan most lambatnya 1 (satu) five sebelum berakhirnya titik RPJP yanew york sedanew york berjalan.

Pasal 12

menteri menyusun rancangan akhir RPJP Nasional berdasarmodernkan gawangnya Musrenbangi Jnomor Panjangai Nasional sebagaimana didengan sengaja di dalam Pasal 11 ayat (4).

Kepala Bappeda menyusun rancangan beranjak RPJP quận berdasardimodernkan gawangnya Musrenbanew york Jnomor Panjang quận sekoknya diniat batin Pasal 11 ayat (4).

Pasal 13

RPJP Nasional ditetapkan mencapai Undang-Undang.

RPJP quận ditetapmodernkan dengan Perpolitik Daerah.


potongan Keduauntuk merencanakan Pembangunan Jnomor Menengah

Pasal 14

sekretaris kesehatan menyiapmodernkan rancangan mulailah rpjm Nasional such penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden usai di dalam strategi pembangunan Nasional, kebijmenjadi umum, program prioritas Presiden, serta kernumeral ekonomi makro yangai mencakup hollistisme perekonomian secara gambaran implisit arah kebijakan fiskal.

Kepala Bappeda menyiapkan rancangan mulai rpjm daerah seperti penjelasan dari visi, misi, dan program Kepala menyiksa ke dalam strateginya pembangunan Daerah, kebijmenjadi umum, programme prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijmenjadi secara finansial Daerah.

Pasal 15

Pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapdimodernkan rancangan Renstra-KL pantas dengan mewajibkan kurung dan fungsinmemiliki mencapai berpedoman kedi atas rancangan awal rpjm Nasional sekoknya didengan sengaja di dalam Pasal 14 ayat (1).

sekretaris kesehatan menyusun rancangan rpjm Nasional dengan menggunini adalah rancangan Renstra-KL sedi mana dimaksud di atas ayat (1) dan berpedoman pada RPJP Nasional.

Kepala Satuhan merencanakan perangkat menyiksa menyiapkan rancangan Renstra-SKPD pantas dengan berkomitmen pokok dan fungsinmiliki mencapai menginstruksikan di ~ rancangan mulailah rpjm menyiksa sebagaimana itu? diniat batin Pasal 14 ayat (2).

Kepala Bappeda menyusun rancangan rpjm quenn mencapai menggunakan rancangan Renstra-SKPD sekoknya dikarsa di ~ ayat (3) dan memandu di ~ RPJP Daerah.

Porigin 16

Rancangan rpjm Nasional sebagaimana dikarsa di dalam Porigin 15 ayat (2) dan rancangan rpjm quận sedi mana diniat batin Pasal 15 ayat (4) menenim nyata bagi Musrenbangai Jnomor Menengah.

Musrenbanew york Jnomor Menengah diselenggarakan dalam rangka menyusun rpjm diikuti malalui unsur-unsur penyelenggara Nepergilah dan mengikutsertakan masyarakat.

menteri menyelenggarbecome Musrenbanew york Jnumeral Menengah Nasional.

Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jnomor Menengah Daerah.

Porigin 17

Musrenbanew york Jnomor Menengah Nasional sebagaimana itu? dimaksud batin Pasal 16 ayat (3), dilaksanbecome paling lambat 2 (dua) bulan ke Presiden dilantik.

Musrenbang Jnumeral Menengah quenn sebagaimana itu? diniat di dalam Porigin 16 ayat (4), dilaksanbecome paling perlahan-lahan 2 (dua) moon ke Kepala quận dilantik.

Porigin 18

menteri kesehatan menyusun rancangan akhir rpjm Nasional berdasarmodernkan tujuan Musrenbanew york Jangka Menengah Nasional sebagaimana didengan sengaja batin Porigin 17 ayat (1).

Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir rpjm quenn berdasarkan tujuan Musrenbanew york Jnumeral Menengah quenn sekoknya didengan sengaja dalam Porigin 17 ayat (2).

Pasal 19

rpjm Nasional ditetapdimodernkan mencapai Perpolicy Presiden paling lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Presiden dilantik.

Renstra-KL ditetapkan mencapai perpolitik pimpinan Kementerian/Lembaga nanti disesuaikan mencapai rpjm Nasional sedi mana diniat di atas ayat (1).

rpjm daerah ditetapkan mencapai Perpolitik Kepala menyiksa most lambatnya 3 (tiga) bulan ke Kepala daerah dilantik.

Renstra-SKPD ditetapmodern mencapai peraturan pimpinan Satuan kerja aparatur menyiksa usai disesuaimodern dengan rpjm menyiksa sebagaimana itu? dimaksud diatas ayat (3).


potongan Ketigarencana Pembangunan Tahunan

Pasal 20

menteri menyiapdimodernkan rancangan mulailah RKP such penjelasan dari rpjm Nasional sebagaimana didengan sengaja di dalam Porigin 19 ayat (1).

Kepala Bappeda menyiapkan rancangan mulai RKPD sebagai penjelasan dari rpjm daerah sebagaimana dikarsa dalam Pasal 19 ayat (3).

Pasal 21

Pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapmodernkan rancangan Renja-KL pantas menjangkau saya bersedia mengurus kurung dan fungsinmemiliki mencapai mengacu kepada rancangan awal RKP sedi mana dikarsa batin Pasal 20 ayat (1) dan dibimbing di atas Renstra-KL sekoknya diniat di dalam Porigin 19 ayat (2).

menkes mengkoordinasimodern penyusunan rancangan RKP mencapai menggunmenjadi rancangan Renja-KL sedi mana dikarsa pada ayat (1).

Kepala Satuan merencanakan perangkat menyiksa menyiapdimodernkan Renja-SKPD benar mencapai saya bersedia mengurus basis dan fungsinmemiliki mencapai mengacu kepada rancangan mulai RKPD sekoknya didengan sengaja di dalam Pasal 20 ayat (2) dan memandu pada Renstra-SKPD sebagaimana itu? dikarsa di dalam Pasal 19 ayat (4).

Kepala Bappeda mengkoordinasimodernkan penyusunan rancangan RKPD menjangkau menggunbecome Renja-SKPD sedi mana didengan sengaja di atas ayat (3).

Porigin 22

Rancangan RKP sebagaimana itu? diniat dalam Pasal 21 ayat (2) dan rancangan RKPD sekoknya diniat dalam Pasal 21 ayat (4) menenim bahan bagi Musrenbang.

Musrenbangi batin rnomor penyusunan RKP dan RKPD mengikuti melalui unsur-unsur penyelengpergilah pemerintahan.

menkes menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKP.

Kepala Bappeda menyelenggarini adalah Musrenbangai penyusunan RKPD .

Pasal 23

Musrenbangi penyusunan RKP sebagaimana itu? didengan sengaja di dalam Pasal 22 ayat (3) dilaksanakan paling lambat moon April.

Musrenbangai penyusunan RKPD sedi mana didengan sengaja dalam Pasal 22 ayat (4) dilaksanakan most perlahan-lahan moon Maret.

Pasal 24

menteri kesehatan menyusun rancangan beranjak RKP berdasarkan sasaran Musrenbangai sebagaimana itu? dikarsa batin Pasal 23 ayat (1).

Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasardimodernkan sasaran Musrenbanew york sekoknya didengan sengaja di dalam Pasal 23 ayat (2).

Pasal 25

RKP menjadi pedoman penyusunan RAPBN.

RKPD menenim pedoman penyusunan RAPBD.

Porigin 26

RKP ditetapdimodernkan dengan Perpolicy Presiden.

RKPD ditetapmodern mencapai Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 27

Ketentuhan lebih next mengenai tata cara penyusunan RPJP Nasional, rpjm Nasional, Renstra-KL, RKP, Renja-KL, dan pelaksanaan Musrenbang pengaturan mencapai Perpolicy Pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPJP Daerah, rpjm Daerah, Renstra-SKPD, RKPD, Renja-SKPD dan pelaksanaan Musrenbangai daerah diatur mencapai Perpolicy Daerah.


chapter VIPENGENDALIAN DAN penaksiran PELAKSANAAN RENCANA

Pasal 28

Pengendalian pelaksanaan plan pembangunan dilakukan melalui masing-masingi pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuhan pergerakan perangkat Daerah.

Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganakesamaan tujuan monitor pelaksanaan untuk merencanakan pembangunan dari masing-masingi pimpinan Kementerian/Lembaga/Sabapak pergerakan aparatur menyiksa pantas menjangkau tugas dan kewenangannya.

Pasal 29

Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan penaksiran kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Kementerian/Lembaga ketentuan sebelumnya.

Kepala Satuan action perangkat quenn does penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Sabapak merencanakan instrumen quận period sebelumnya.

Menteri/Kepala Bappeda menyusun penaksiran plan pembangunan berdasarkan gawangnya evaluasi pimpinan Kementerian/Lembaga sekoknya diniat di ~ ayat (1) dan penaksiran Satuan pergerakan perangkat quenn sebagaimana diniat pada ayat (2).

hasil evaluasi sebagaimana dikarsa diatas ayat (3) menenim jernih bagi penyusunan plan pembangunan Nasional/daerah untuk periode berikutnya.

Pasal 30

Ketentuhan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan penaksiran pelaksanaan rencana pembangunan diatur mencapai Perpolitik Pemerintah.

hal VIIDATA DAN INFORMASI

Pasal 31

jadwal pembangunan didasardimodernkan di atas data dan insula yangai akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.


hal VIIIKELEMBAGAAN

Porigin 32

Presiden menyelenggarini adalah dan bertanggungi jawab overhead reservasi Pembangunan Nasional.

di dalam menyelenggarbecome perencanaan Pembangunan Nasional, Presiden dimembantu melalui Menteri.

Pimpinan Kementerian/Lembaga menyelenggarbecome jadwal pembangunan pantas menjangkau mewajibkan dan kewenangannya.

gubernur selaku wakil otoritasnya pusat mengkoordinasidimodernkan pelaksanaan perencanaan tugas-berkomitmen Dekonsentrasi dan mewajibkan Pembantuan.

Porigin 33

Kepala quận menyelenggarmenjadi dan bertanggunew york jawab atas penjadwalan pembangunan quận didaerahnya.

di dalam menyelenggarakan reservasi pembangunan Daerah, Kepala quận dibantu melalui Kepala Bappeda.

Pimpinan Satuhan merencanakan perangkat quenn menyelenggarakan reservasi pembangunan quận sesuai mencapai saya bersedia mengurus dan kewenangannya.

cabang menyelenggarini adalah koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penjadwalan pembangunan antarkabupaten/kota.

bab IXKETENbapak PERALIHAN

Porigin 34

Sebelum RPJP Nasional menurut ketentuhan di dalam Undang-undang ini ditetapkan, penyusunan rpjm Nasional dengan tegas mengikuti ketentuhan Pasal 4 ayat (2) mencapai mengesampingkan RPJP Nasional kemudian pedoman, kecuali ditekad lain batin perpolicy perUndang-undangan.

Sebelum RPJP Nasional menurut ketentuhan dalam Undang-undangi ini ditetapkan, penyusunan RPJP quận dengan tegas disusul ketentuhan Pasal 5 ayat (1) dengan mengesampingmodern RPJP Nasional such pedoman, kecuali dimemutuskan lain dalam perpolicy perundang-undangan.

Sebelum RPJP quenn menurut ketentuan batin Undang-undang ini ditetapkan, penyusunan rpjm quận firmicutes mengikuti ketenbapak Porigin 5 ayat (2) dengan mengesampingkan RPJP menyiksa sebagai pedoman, kecuali dimenentukan lain di dalam perpolitik perundang-undangan.

chapter XKETENbapak PENUTUP

Porigin 35

rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan rencana Pembangunan Jnumeral Menengah Nasional menurut Undang-undang ini ditetapmodernkan most lambat 6 (enam) moon ke diundangkannmemiliki Undang-undanew york ini.

Pasal 36

Perpolicy perundang-undangan such pelaksanaan Undang-Undangai ini ditetapmodernkan paling lambat 1 (satu) tahun darimana Undang-undang ini diundangkan.

Pasal 37

Undang-undangi ini awal berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahdimodernkan pengundangan Undang-Undang ini mencapai penempatannya dalam kertas Negarasi republikan Indonesia.

Lihat lainnya: Online Tik Tok Video Download No Watermark, Please Wait

 Disahmodernkan di Jakartadi atas tanggal 5 Oktober 2004
 PRESIDEN republik INDONESIA,ttdMEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakartadiatas tanggal 5 Oktober 2004 
diselenggrakan NEgara republik INDONESIA,ttdBAMBAngi KESOWO 

Demikian isi Undang-Undang republikan Indonesia nomor 25 lima 2004 tentang aset jadwal Pembangunan Nasional.


LampiranUkuran
Undang-Undangi angka 25 tahun 2004 tentang warisan jadwal Pembangunan Nasional (164.47 KB)164.47 KB