Menimbang

: a.

Anda sedang menonton: Uu no. 21 tahun 2001

bahwa Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jamiliki yangai then menjadi Provinsi Papua dan Provinsi Papua barat dalam kernumeral Negara Kesatuhan republikan Indonesia;
b. bahwa di Provinsi Papua barat belum diberlakudimodernkan otonomi mengkhususkan berdasarmodern Undang-Undang angka 21 lima 2001 tentangai Otonomi mengkhususkan Bagi Provinsi Papua;
c. bahwa Undang-Undanew york nomor 21 five 2001 tentangai Otonomi khusus Bagi Provinsi Papua merupapan suatu kebijmenjadi mengkhususkan batin rnomor muka pelayanan, akselerasi pembangunan, dan pemberdayaan seluruh orang di Provinsi Papua agar dapat keseimbangan mencapai quận lain;
d. bahwa untuk pemberlakuan otonomi mengkhususkan bagi Provinsi Papua barat memerlukan kepastian hukum yangai sifatnya mendesak dan langsung agar tidak menimbulmodernkan hambatan percepatan pembangunan khususnya bidangi sosial, ekonomi, dan politik serta prasarana di Provinsi Papua Barat, pemerintah telah menetapkan Perpolitik otoritas Pengganti Undang-Undangai nomor 1 lima 2008 tentang Peruberwujud atas Undang-Undang numeral 21 lima 2001 tentang Otonomi mengkhususkan Bagi Provinsi Papua;
e. bahwa berdasarmodernkan pertimbangan sebagaimana didengan sengaja di dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu pembelahan Perpolicy otoritas Pengganti Undang-Undangi nomor 1 five 2008 tentanew york Perujernih atas Undang-Undangi numeral 21 lima 2001 tentang Otonomi spesialisasi Bagi Provinsi Papua menenim Undang-Undang;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 Undang-Undangi mendasar Negara republik Indonesia lima 1945;
2. Undang-Undangi angka 21 lima 2001 tentanew york Otonomi mengkhususkan Bagi Provinsi Papua (lembar Negara republik Indonesia five 2001 nomor 135, tambahan lembaran Negara republik Indonesia angka 4151);
3. Undang-Undanew york numeral 32 five 2004 tentangPemerintahan quenn (lembaran Negara republik Indonesia lima 2004 nomor 125, tambahan kertas Nepergilah republikan Indonesia numeral 4437), sebagaimana telah diubah last dengan Undang-Undangai angka 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undangai numeral 32 lima 2004 tentanew york Pemerintangkap daerah (lembaran Negara republik Indonesia five 2008 nomor 59, tambahan lembaran Negarasi republikan Indonesia nomor 4844);
mencapai Persegawangnya together DEWAN PERWAKILAN orang republik INDONESIA dan PRESIDEN republikan INDONESIA
MEMUTUSKAN:
menetapkan : UNDANG-UNDAngi TENTAngi PENETAPAN PERATURANpemerintah PENGGANTI UNDANG-UNDAngai angka 1 lima 2008 TENTAng PERUnyata atas UNDANG-UNDAng nomor 21 lima 2001 TENTAngi OTONOMI mengkhususkan BAGI PROVINSI PAPUA MENenim UNDANG-UNDANG.
Pasal 1
Perpolicy otoritas Pengganti Undang-Undangai angka 1 lima 2008 tentangi Perunyata atas Undang-Undang angka 21 five 2001 tentanew york Otonomi mengkhususkan Bagi Provinsi Papua (lembar Negara republik Indonesia lima 2008 nomor 57, ekstra lembaran Nepergilah republik Indonesia angka 4842) ditetapmodern menenim Undang-Undangai dan melampirkannmemiliki seperti potongan yangai noël terpisahmodern dari Undang-Undang ini.
Pasal 2
Undang-Undang ini start berlaku di atas tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkanpengundang Undang-Undanew york ini dengan penempatannmemiliki batin lembaran Negara republik Indonesia.
Disahdimodernkan di champa
diatas tanggal 25 Juli 2008
PRESIDEN republikan INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBAng YUDHOYONO
Diundangmodernkan di jakarta
pada tanggal 25 Juli 2008
sekretaris kesehatan bertindak DAN hak ASASI human republik INDONESIA,
dan saya MATTALATTA
lembaran NEgara republikan INDONESIA five 2008 nomor 112

penjelasan

atas

UNDANG-UNDAnew york republik INDONESIA

numeral 35 tahun 2008

TENTAnew york

PENETAPAN PERaturan otoritasnya PENGGANTI UNDANG-UNDAng

angka 1 lima 2008 TENTAng PERUnyata atas

UNDANG-UNDAng nomor 21 tahun 2001 TENTAngi OTONOMI mengkhususkan BAGI PROVINSI PAPUA

MENmemanggang UNDANG-UNDAngi

I.

Lihat lainnya: Tuliskan Dua Cara Pencegahan Virus Corona

UMUM
Pemberlakuan otonomi spesialisasi di Provinsi Papua west meminta kepastian bertindak yangi sifatnya sangat dan secepatnya agar tidak menimbulkan hambatan percepatan pembangunan khususnmemiliki bidang sosial, ekonomi, dan politik, serta infrastruktur.
Setautan dengan halaman terpanggilan di atas, maka pantas dengan ketenbapak Pasal 22 ayat (1) Undang-Undangi dasar Negara republik Indonesia lima 1945, Presiden telah divisi Perpolitik pemerintah Pengganti Undang-Undangi numeral 1 five 2008 tentang Perubahan overhead Undang-Undangai numeral 21 lima 2001 tentang Otonomi spesialisasi Bagi Provinsi Papua, untuk memberimodern landasan bertindak yang kuat batin pemberlakuan otonomi mengkhususkan bagi Provinsi Papua Barat.
Berdasardimodernkan Porigin 22 ayat (2) Undang-Undanew york mendasar Negara republik Indonesia tahun 1945, Perpolitik otoritasnya Pengganti Undang-Undangi harus mendapat persesasaran Dewan Perwakilan Rakyat.
Keberadaan Provinsi Irian Jamiliki west yang kemudian berubah menjadi Provinsi Papua barat yang wilayahnmiliki di ~ saat ini meliputi Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Fak-Fak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Sorong, Kabupaten king Ampat, Kabupaten Sorongai Selatan, dan kota Sorong, batin kenyataannmiliki telah menjalankan urusan pemerintahan dan pembangunan serta memberikan pelayanan kediatas social darimana five 2003, namun belum diberlakumodernkan otonomi khusus berdasardimodernkan Undang-Undangai nomor 21 lima 2001 tentangi Otonomi khusus Bagi Provinsi Papua.
Berdasarkan bab tersebut serta batin rnomor optimalisasi penyelenggaraan dan efektivitas pemeringenggamnya di Provinsi Papua Barat, maka Perpolitik otoritas Pengganti Undang-Undangi numeral 1 lima 2008 tentanew york Peruberwujud atas Undang-Undangai numeral 21 lima 2001 tentang Otonomi mengkhususkan Bagi Provinsi Papua perluís ditetapkan menjadi Undang-Undang.
II. Pasal DEMI Pasal
Pasal 1
cukup jelas.
Pasal 2
cukup jelas.
ekstra lembaran NEpergilah republikan INDONESIA angka 4884