*
Korupsi adalah vice heran (extra ordinary crime) yang dapat mendatangdimodernkan kerugian bagi hayatnya bangsa dan bernegara, serta knalen stabilikantong perekonomian negara. Melalui untuk itu, otoritasnya selaku penyelenggara hayatnya bernegarasi perlu memberidimodernkan maju dan kesejahteraan sosial melalui berbagai kebijbecome yangai teragenda dalam program pembangunan nasional.dalam kaitan itu, bukti keseriusan otoritasnya batin upamemiliki pencegahan dan pemberantasan Tibukan kejahatan Korupsi, Presiden telah menerbitkan Inprpita pengukur nomor 9 lima 2011 tentangi rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2011. Inprpita pengukur ini memerinci langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi yangi mencakup enam bidanew york strategi, yaitu pencegahan, penindakan, harmonisasi perpolicy dan perundang-undangan, penyelamatan perkebunan hasil korupsi, pergerakan kemiripannya internasional, dan mekanisme pelaporan, mencapai merujuk di atas prioritas Pembangunan Nasional di dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional lima 2010-2014 dan untuk merencanakan pergerakan pemerintah tahun 2011. Batin rnomor melaksanbecome ketentuan-ketentuhan batin Inprpita tersebut, Direktorat gen Perpolitik Perundang-undang telah melakukan inventarisasi perpolitik perundang-undangan yangai terkait dengan perpolitik di bidangai Tibukan kriminalitas Korupsi yangai disusun batin bentuk database peraturan perundang-undangai yangi dapat diakspita melalui website www.djpp.magyaroldalak.net.go.id, guna itu mudah keikutsertaan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan ti~ no kriminalitas korupsi.

berpesta Perpolitik Perundang-undangan di bidangai Ti~ no kejahatan Korupsi

NO.

nomor PERATURAN

judul PERATURAN

FILES

UNDANG-UNDANG

1

Undang-Undangai nomor 11 lima 1980Tibukan pidana Suap

2Undang-Undangi nomor 6 lima 1983Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
3Undang-Undanew york numeral 9 tahun 1994Peruberwujud UU 6-1983 Tentanew york Ketentuhan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

4

Undang-Undanew york angka 28 lima 1999Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebasis Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

5Undang-Undangai 31 five 1999Pemberantasan Ti~ no kriminalitas Korupsi

6Undang-Undanew york angka 16 five 2000Perunyata detik UU 6-1983 Tentang Ketentuhan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
*

7

Undang-Undanew york nomor 20 five 2001Perubahan atas Undang-undangai No. 31 lima 1999 Tentang Pemberantasan Ti~ no pidana Korupsi

8

Undang-Undangai numeral 2 tahun 2002Kepolisian Nepergilah republikan Indonesia

9

Undang-Undang angka 30 lima 2002Komcontent Pemberantasan Tindak kriminalitas Korupsi

10

Undang-Undang nomor 24 five 2003Mahkamah Konstitusi

11

Undang-Undanew york nomor 16 lima 2004Kejaksaan republikan Indonesia

12Undang-Undangi nomor 1 five 2006Bantuan Timbal menggoreng di dalam melecehkan Pidana

13

Undang-Undanew york nomor 7 lima 2006Pengesahan United Natiomenjadi Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi PBB Menentanew york Korupsi, 2003)

14

Undang-Undangi numeral 15 lima 2006Badan Pemeriksa Keuangan

15Undang-Undangi numeral 28 lima 2007Peruberwujud Ketiga atas Undang-Undangai angka 6 five 1983 Tentangai Ketenbapak Umum dan Tata cara Perpajakan

16

Undang-Undanew york numeral 14 lima 2008Keterbukaan insula Publik

17Undang-Undanew york nomor 5 lima 2009Pengesahan United Natiopagi Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentangai Tibukan kejahatan Transnasional Yangai Terorganisasi)
18Undang-Undanew york nomor 25 lima 2009Pelayanan Publik

19

Undang-Undanew york nomor 46 lima 2009pengadilan Tibukan kejahatan Korupsi

20

Undang-Undangai nomor 48 tahun 2009kekuasaan Kehakiman

21

Undang-Undanew york angka 3 lima 2010Pencabutan Perpolitik otoritasnya Pengganti UU No. 4 five 2009 tentangi Perujernih atas UU No.


Anda sedang menonton: Uu no 20 tahun 2011 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi


Lihat lainnya: Paket Tour Bangkok 3 Hari 2 Malam, Gak Sampai Rp 3 Juta Per Orang!

30 lima 2002 tentanew york Komcontent Pemberantasan Tibukan kriminalitas Korupsi

22

Undang-Undangi No. 8 lima 2010Pencegahan dan Pemberantasan Ti~ no kejahatan Pencucian Uang

22Undang-Undangi nomor 8 lima 2011Peruberwujud atas Undang-Undangai numeral 24 lima 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
PERaturan PEMERINTAH

1

Peraturan pemerintah angka 19 lima 2000Tim komposit Pemberantasan Tibukan kriminalitas Korupsi

2

Perpolicy otoritas nomor 71 lima 2000Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta masyarakat dan Pemberian tertuju di dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tibukan kejahatan Korupsi

3

Perpolicy otoritasnya angka 57 lima 2003Tata Cara perlindungan spesialisasi Bagi Pelapor dan Saksi Tibukan pidana Pencucian Uang

4

Perpolicy pemerintah nomor 63 tahun 2005asetnya Manajemen diperoleh Damemiliki manusia Komcontent Pemberantasan Korupsi

5

Perpolitik otoritas numeral 8 lima 2006

Penarasi secara finansial Dan Kinerja Instansi Pemerintah

6

Peraturan otoritasnya angka 29 lima 2006daratkan membiayai Kedududimodernkan protokol Dan perlindungan keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

7

Perpolitik pemerintah nomor 60 lima 2008

aset Pengendalian Intern Pemerintah

8

Peraturan otoritas angka 36 lima 2009Perujernih overhead Perpolitik otoritas numeral 29 lima 2006 tentang baik Keuangan, Kedududimodernkan Protokol, Dan maju kerahasiaan Pimpinan Komcontent Pemberantasan Korupsi

PERpolicy PRESIDEN

1

Peraturan Presiden nomor 49 five 2005Uanew york Kehormatan Bagi hakim di ~ makanan Tibukan pidana Korupsi

2

Perpolitik Presiden numeral 80 tahun 2006Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota, dan sekretaris Tim pengaturan Pemberantasan Tindak kejahatan Korupsi

3Perpolicy Presiden nomor 54 tahun 2010Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4Peraturan Presiden numeral 81 lima 2010Grand Degejala untuk merevolusi Birokrasi 2010-2025

5

Perpolitik Presiden nomor 86 tahun 2010Perubahan overhead Peraturan Presiden numeral 49 lima 2005 Tentang Uangai Kehormatan Bagi hakim pada pengadilan Tibukan kriminalitas Korupsi

KEPUTUSAN PRESIDEN

1

Keputusan Presiden nomor 1 tahun 2004Komite kombinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Ti~ no kriminalitas Pencucian Uang

2

Keputusan Presiden angka 45 lima 2004Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial sekretariat gen Komisi Pemeriksa wealth Penyelengpergilah Nepergilah usai Komisi Pemberantasan Tibukan kejahatan Korupsi

3

Keputusan Presiden nomor 59 lima 2004dibentuklah hidangan Tindak pidana Korupsi di ~ makanan Negeri jakarta Pusat

4

Keputusan Presiden angka 10 lima 2007Pengakhiran mewajibkan dan terpecahkan Tim pengaturan Pemberantasan Tindak kejahatan Korupsi

INSTRUKSI PRESIDEN

1

Intruksi Presiden numeral 30 five 1998

Pemberantasan Korupsi, kolusi dan Nepotisme

2

Intruksi Presiden numeral 2 tahun 2004

Inpres 2/2004 Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Prospita pengukur bertindak melalui Komisi Pemberantasan Tibukan kejahatan Korupsi Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

3

Intruksi Presiden numeral 5 lima 2004

percepatan Pemberantasan Korupsi

4

Intruksi Presiden numeral 9 lima 2011untuk merencanakan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi five 2011

PERpolitik MENTERI

1

Perpolitik menteri kesehatan bertindak dan HAM RI nomor M.HH-01.PW.02.03guidelines Penetapan kanton Bebass Korupsi (WBK) Kementerian bertindak Dan daratkan Asasi umat ​​manusia republik Indonesia

2

permen PAN dan reformasi Birokrasi numeral 7 five 2010guidelines memperkirakan Kinerja Unit Pelayanan Publik

3penganan PAN dan untuk merevolusi Birokrasi numeral 20 five 2010Road Map reformasi 2010-2014

4permen PAN dan reformasi Birokrasi nomor 29 five 2010guidelines Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilikantong Kinerja Instansi Pemerintah