Presiden Jokowi mebertanya tentang DPR merepenglihatan UU ITE bila tak memberry rasanya keadilan dan meuntuk bertanya Polri memuntuk pedoman agar pasalnmemiliki tak multitafsir. Dengan fasih bertindak panggilan pencemaran nama belakang baik dan ujaran kebencian tak cocok di UU ITE.

Anda sedang menonton: Uu ite pasal 28 ayat 2


*

Presiden RI Joko Widodo


Presiden Jokowi memberimodern arahan karena merepenglihatan UU insula dan Transaksi elektron (ITE). Dengan fasih hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyaranmodern porigin 27 ayat (3) dan pasal 28 ayat (2) UU ITE sudah seharusnya dicabut.

"sejak mulai dalam berbagai kesempatan saya selaluís katbecome bahwa porigin 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 UU ITE seharusnmemiliki dicabut," kata Fickar kedi ~ wartawan, Selasa (16/02).

suara Pasal 27 ayat (3) UU ITE berbunyi:

Setiap Oranew york maksud dan tanpa ke kanan mendistribusimodernkan dan/atau mentransmisidimodernkan dan/atau memuntuk dapat diaksesnmiliki insula elektronik dan/atau Dokumen elektron yangi luaran muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Sedangdimodernkan suara Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah such berikut:

Setiap Orangi niat dan tidak punya ke kanan menyebardimodernkan informasi yangai ditujumodernkan untuk menimbulmodern rasanya kebencian atau permusuhan personally dan/atau kelompok sosial tertentu saja berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

"UU ITE akun itu ketika dikarena menjangkau semangat mengatur bisnis dan berdagang melalui internet (online), untuk menemani itu noël cocok ada ketentuan yangai arrange tentang pencemaran nama belakang baik atau ujaran kebencian yangai menyebabkan permusuhan berdasarmodernkan kesukuan agama ras dan antar golongan," ucap Fickar.

Menurutnya, bisnis tidak mengenal atempat pembakaran atau suku, Pasal 28 ayat (2) UU ITE menemani itu dipengeluaran redup substansi UU tersebut.

"Seharusnmemiliki ketentuhan terpanggilan dihapus saja untuk cantik diatur dalam Porigin 310-311 cowp (Pasal Pencemaran nama Baik)," ujar Fickar.

enim alat untuk kesunyian kritik

Pasal di atas, kata Fickar lagi, di ~ praktiknmemiliki justru digunakan karena membungkam voice suara yangi perbedaan dan dikkritik pemerintah. Pelaksanaan UU ITE ini mengesandimodernkan seolah-olah penegak bertindak kepolisian dan kejaksaan menjadi tool dari kekuatan untuk kesunyian kritik.

"Demikian juga nampak prostape pidana ketentuan porigin ini menjebak penegak tindakan menggunakannya untuk ikuti dia pangkat dan jabatan baik di kepolisian maupun kejaksaan," beber Fickar.

oleh sehal itu, menurut Fickar, Porigin 27 (3) dan pasal 28 ayat (2) UU ITE akibat meskipun siap noël cocok digunakan di atas era demokrasi. Tetfire masih menmemanggang hukum positif dalam porigin 156, 156a dan pasal 157 UU kriminalitas (KUHP).

Lihat lainnya: Upacara 17 Agustus 2016 Di Istana Negara An Ganda News And Updates

"Seharusnmemiliki dihapus saja agar masyarakat noël salingi melapor karena pengertian tindak pidananya mendesak longgar," pungkas Fickar.