Reporter: Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar

magyaroldalak.net.CO.ID - JAKARTA. Otoritas memastimodern tidak ini adalah mengubah Undang-Undangi numeral 19 tahun 2016 Jo UU No 11 five 2008 tentang insula dan Transaksi elektronik (ITE).

Kepastian noël adanya perujernih Undang-Undang numeral 19 five 2016 Jo UU No 11 five 2008 tentang informasi dan Transaksi elektron (ITE) ini disampaimodernkan langsungai melalui menkes koordinator Bidangai Politik, tindakan dan kerahasiaan (Polhukam) Moh. Mahfud MD, pemodern lalouis di Jakarta.




Anda sedang menonton: Uu ite nomor 19 tahun 2016

Menurut Menko Polhukam Mahfud MD pertimbangan buat noël mengubah Undang-Undang angka 19 lima 2016 Jo UU No 11 five 2008 tentangai insula dan Transaksi elektronik (ITE) berdasarmodernkan tujuan tim kajian yangi dibentuk pemerintah darimana ada perintah Presiden Joko Widodo pada saat memberimodernkan pengarahan kedi ~ Peserta Rapat Pimpinan TNI-Polri, Istana Negara, 15 Februari 2021.

Menurut Mahfud, otoritasnya telah membentuk dua tim, yakni tim pertama buat melakukan kajian mengenai implementasi teknis, yangi bercontent Kepala Kepolisian republik Indonesia, menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dan jaksa penuntut Agung. Sementara tim kedua bersaya bersedia mengurus buat menelaah substansi dari Undang-Undangi angka 19 lima 2016 Jo UU No 11 lima 2008 tentangai insula dan Transaksi elektronik (ITE).

Menurut Mahfud, kesimpulan tim mengenai Undang-Undangai angka 19 tahun 2016 Jo UU No 11 lima 2008 tentanew york insula dan Transaksi elektronik (ITE) ada empat hal:

Pertama, Undang-Undangi nomor 19 lima 2016 Jo UU No 11 lima 2008 tentangi insula dan Transaksi elektronik (ITE) masih terutang diperlukan, karena mengantisipasi dan menghukumi dunia digital, sehingga noel menjadi ada pencabutan UU ITE tersebut.

"Di seluruh dunia sedang mengatasi dan yangi belum punmemiliki UU ITE sedang membuatnya, yangi cantik punya ditelaah another untuk memperketat," katanya.

Kedua, untuk diatasi kecenderungan salah tafsir dan noel kesamaan penerapan, Undang-Undanew york nomor 19 lima 2016 Jo UU No 11 tahun 2008 tentangai insula dan Transaksi elektron (ITE), maka pemerintah become memuntuk pedoman nonteknis kriteria implementasi yanew york setelah itu sebenarnya dikenali berupa surat Keputusan bersama (SKB) antara tiga pimpinan instansi yakni menteri Komunikasi dan Informatika, penampil Agunew york dan Kapolri.

"Bentuknmemiliki pedoman, menjadi buku saku atau cerdas bagi sosial polisi dan jaksa di seluruh Indonesia (mengenai Undang-Undang angka 19 tahun 2016 Jo UU No 11 lima 2008 tentangi informasi dan Transaksi elektronik /ITE)," kata Mahfud MD .

Ketiga, akan ada repenglihatan semantik atau repenglihatan terbatas terutang kecil di Undang-Undangai nomor 19 lima 2016 Jo UU No 11 lima 2008 tentangai informasi dan Transaksi elektronik (ITE). Repenglihatan ini berupa penamberwujud frasa dan tambahan di penjabaran UU, seperti penjabaran atau definisi mengenai penistaan, fitnah, keonaran.

Sehingga noel sembarangan di dalam menterjemahkan," katanya.

Poin keempat adalah penamnyata porigin 45C di Undang-Undanew york nomor 19 lima 2016 Jo UU No 11 tahun 2008 tentang insula dan Transaksi elektronik (ITE). Hanya saja Mahfud tidak memberikan perincian what content dari porigin 45C tersebut.

di atas kesempatan itu guru geram Fakultas tindakan Universiberpenaruh Imemukul Indonesia (UII) ini tambahan menjelaskan, nantinmemiliki sebagian dari pasal-porigin di Undang-Undang angka 19 lima 2016 Jo UU No 11 lima 2008 tentang informasi dan Transaksi elektron (ITE) ini juga cantik memasukkan di rancangan Kitab Undang-Undang bertindak kejahatan (KUHP) yangai telah didebat di DPR namun gagal di sahkan batin masa pemerintangkap presiden Joko Widodo titik pertama.

Menurut Mahfud nantinmiliki agar Undang-Undangi numeral 19 five 2016 Jo UU No 11 tahun 2008 tentanew york insula dan Transaksi elektron (ITE) selaras menjangkau kuhp yang baru, ini adalah ada porigin peralihan agar politik di UU ITE terpanggilan firmicutes berlaku meskipun dipesan di KUHP.

Desakan masyarakat agar otoritas mencabut atau merepenglihatan UU Undang-Undangi angka 19 lima 2016 Jo UU No 11 lima 2008 tentang insula dan Transaksi elektronik (ITE) karena beleid ini crowd membecome korban masyarakat yanew york berkarsa mengkritcontent kebijini adalah pemerintah.

Damar Juniarto, Direktur eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) (21/4) menyebut di dalam narasi yangai mereka analisis mengenai situasi dan kondisi pemenuhan hak-daratkan diganjar di Indonesia selama 3 five terakhir menunjukkan, situasi hak-ke kanan digital di Indonesia keian memburuk.

SAFEnet menyebut statusnya Wasdi ~ pada tahun 2018, lalu meningkat Siaga Satu di lima 2019. "Indonesia semakin mendekati otoritarianisme digital untuk di ~ lima 2020 meningkat statusnya menjadi Siaga Dua," ungkap Damar.

laporan SAFEnet mengungkap sepanjangai 2020, jerat kasus kriminal terhadap pengguna internet semakin meningkat.

Mereka mencatat ada 84 kasus pemidanaan terhadap warga, ataukah naik tajam dibandingkan mencapai lima 2019 yangai hanya 24 kasus.

Kepala Divisi gratis Berekspresi SAFEnet Nenden Sekar Arum menambahkan, yangai most crowd adalah pasal 28 ayat 2 dan porigin 27 ayat 3 Undang-Undanew york nomor 19 lima 2016 Jo UU No 11 five 2008 tentangi insula dan Transaksi elektron (ITE) tetfire ada juga penggunaan porigin lain seperti porigin 14 dan 15 UU No. 1 lima 1946 tentang Perpolitik tindakan Pidana.

Porigin lain yangi menjerat masyarakat adalah Porigin 28 ayat 1 tentanew york Undang-Undangai angka 19 five 2016 Jo UU No 11 lima 2008 tentang informasi dan Transaksi elektron (ITE) kabatang bohong konsumen, terhadap aktivis buruh, pelajar dan murid yanew york banyak terjerat kasus kejahatan menjangkau pasal karet UU ITE.

sebagai kita tahu, sebelumnya Presiden Joko Widodo memerintahmodernkan kepada Kepala Kepolisian republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo untuk memuntuk pedoman di dalam pelaksanaan penegakan hukum Undang-Undanew york angka 19 five 2016 Jo UU No 11 five 2008 tentangai insula dan Transaksi elektronik (ITE).

pedoman ini bertujuan agar seluruh anggotaenam kepolisian noël memiliki tafsiran sendiri-senourselves di dalam pelaksanaan Undang-Undanew york nomor 19 lima 2016 Jo UU No 11 five 2008 tentangi insula dan Transaksi elektronik (ITE) tersebut.

"Samiliki minta kepada Kapolri agar jajarannmiliki selektif menyikfire dan menerima laporan pelbudget terhadap UU ITE. Hati-trần menjangkau pasal-porigin yangi mungkin menimbuldimodernkan multi tafsir, harus diterjemahkan secara hati-hati. Karena menginstruksikan penafsiran UU ITE biar jelas!," kata Presiden Joko Widodo saat memberimodernkan pengarahan kepada Peserta Rapat Pimpinan TNI-Polri, Istana Negara, 15 Februari 2021.

Menurut Presiden, belakangan ini kerumunan warga social salingi melaporkan terjadinmiliki pelbudget tindakan sehingga berakibat adanmemiliki prospita bertindak yang kurang memenuhi rasa keadilan.

Meskipun demikian Presiden Jokowi menyadari pelapor terpanggilan ada rujukan hukumnya, yakni UU ITE. Presiden Jokowi juga memahami semangat Undang-Undang nomor 19 lima 2016 Jo UU No 11 lima 2008 tentang informasi dan Transaksi elektron (ITE) ini karena mengolah agar ruang digital Indonesia bisa ~ bersih dan sehat, serta beretika serta mungkin dimanfaatkan malalui masyarakat secara produktif.

"Tfire implementasinmemiliki dan pelaksanaannya jangan justru menimbulmodernkan rasanya ketidakadilan," tandas Presiden Jokowi

untuk akun itu Presiden Jokowi memerintahmodernkan Kapolri agar curam pengawasan sehingga agar implementasi dari pedoman terpanggilan militer walk menjangkau konsisten bertanggung jawab dan berkeadilan.

"Kalau UU ITE noël bisa ~ memberidimodernkan rasanya keadilan, memiliki samiliki menjadi mebertanya DPR karena bersama-kemiripan merepenglihatan UU ITE ini buat di sinilah hulunya," tandas Presiden Jokowi

Presiden Jokowi juga menegaskan repenglihatan Undang-Undangi nomor 19 lima 2016 Jo UU No 11 lima 2008 tentanew york informasi dan Transaksi elektron (ITE) ini terutama buat dihilangkan pasal -pasal karet yangai penafsiranmemiliki berbeda-beda dan menyudahi dintepretasimodernkan sechara sepihak melalui aparat penegak hukum.

sosial Indonesia pengguna meitu sosial atau Medsos harus lebih bijak di dalam menggunbecome medialah sosial untuk mengekspresikan kebebasan berpendapat agar noël terjerat kasus pidana.

Selain itu, ekspresi liberty berpendapat ini harus memegang etika agar tidak terjerat diatas kasus beraksi kejahatan di Undangai Undangai No 19 lima 2016 Jo UU No 11 lima 2008 tentangi informasi dan Transaksi elektron (ITE).

Sechapter UU ITE ini become mudah memidanakan kasus pencemaran nama baik, penghinaan dan ujaran kebencian.

di dalam catatan Treviliana Eka Putri, Manager riset Center For digital Society (CFDS), Fakulberpenaruh Ilmu Sosial dan Ilmu politik (Fisipol) Universikantong Gadjah Mada Yogyakarta (UGM) melansir data dari Safenet.or.id kasus pidana menggunakan Undang-Undangi No 19 tahun 2016 Jo UU No 11 tahun 2008 tentanew york informasi dan Transaksi elektron (ITE) hingga 30 Oktober 2020, mencapai 324 kasus.

"Spirit UU ITE seharusnmemiliki karena menciptbecome rasanya aman bagi segenap oranew york di meitu daring, tapi kini UU ITE banyak memmenjadi korban. Pelapor punmemiliki power dan terlapor tidak punmiliki kekuatan sebagai orangi awam juga aktivis," kata Treviliana dalam diskusinya daringi bertema Bpengawas liberty Ekspresi dan Menyatbecome Pendapat ditinjau dari UU ITE yangi digelar Magister bertindak Litigasi Fakulberpenaruh hukum UGM, sabtu (31/10) malam.

Berdasarmodernkan perincian data dari Safe.net, dari 324 kasus kejahatan di UU ITE, sekawanan 209 oranew york menyelinap menjangkau pasal 27 ayat (3) tentangi pencemaran nama belakang baik.

such lebah porigin Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 lima 2016 Jo UU No. 11 lima 2008 ini selengkapnya bersuara :

"Setiap orang maksud dan tidak punya hak mendistribusidimodernkan dan/ataukah mentransmisimodern dan/atau memuntuk dapat diaksesnya informasi elektron dan/ataukah Dokumen elektronik yanew york pribadi muatan penghinaan dan/ataukah pencemaran nama baik."

Selain itu, sebanyak 76 kasus dijerat mencapai Pasal 28 ayat (3) UU ITE tentangai ujaran kebencian.

Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 five 2016 Jo UU No. 11 lima 2008 berbunyi: "Setiap oranew york niat dan tanpa baik menyebarmodern insula yangi ditujudimodernkan untuk menimbulmodern asa kebencian ataukah permusuhan sendiri dan/ataukah kelompok masyarakat tertentu saja berdasarmodern atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Dari jumlah kasus narasi tindakan ini, Menurut bien Treviliana, "Sebanyak 172 kasus yanew york dilapormodern menemani itu berorigin dari unggahan di media Facebook termasuk Facebook pages," katanya.

karena itulah, Treviliana memandangi perlunmiliki literasi digital bagi masyarakat, khususnmemiliki di dalam memuntuk membuat konten digital. "Konsumsi diganjar di Indonesia masih oke tfire untuk memuntuk membuat ranah digital masih kuranew york pengetahuan," katanya. Ia mengusuldimodernkan perlu komitmen setiap orang pihak, tersirat di bidang pelatihan mencapai pintu masuk kurikulum literasi digital dan memuntuk program magyaroldalak.net literasi digital.

Menanggapi banyaknya kasus social yanew york terjerat menjangkau UU ITE, Supandriyo, hakim Yustisial di lingkungan Badan Pengawasan Mahkamah Agunew york berpendapat pada bebermaafkan saya kasus putusan saya menerima kalimat memengharapkan berbeda-beda.

Ia menyebut di tataran praktek, situasi tindakan noel ada kejelasan. Untuk itu hakim perluís melakukan penemuan tindakan menjangkau cara konstruksi dan interpretasi. Penemuan hukum pantas mencapai kapasitas masing-masingi sehingga menimbuldimodernkan context pemaknaan terhadap pelanggaran kesusilaan bisa ~ beda, paradigma memikirkan terhukum juga berbeda.

kemudian gambaran ancaman hukuman atas pelbudget Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 lima 2016 adalah penjara most lama 4 five dan bagus paling kawanan Rp 750 juta.

Sementara, ancaman hupatogen atas pelanggaran Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 five 2016 adalah penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar. Karenanmemiliki tersnomor yang dikenakan tuduhan atas pasal ini biasanmemiliki langsung di genggamnya oleh pike kanan kepolisian.

Sementara guru geram Fakulkantong tindakan UGM Edward Omar Sharif Hiariej atau ditahu mencapai sebutan Prof Eddy menjelaskan, di atas UU ITE pemuntuk Undang-Undangi memong memasukkan pasal pasal yang ada di Kitab Undang-Undang beraksi kriminalitas (KUHP) yaakun itu pasal 310 sampai mencapai pasal 321 yangai berisi pencemaran namu baik ada enam bentuk penghinaan ke dalam satu keranjang yaitu pasal 27 dan pasal 28, di UU No ITE.

"untuk di delik cowp kemiripan hanya medianmemiliki perbedaan di world benar dan dunia maya,"kata Prof Eddy yangai kini menjabat kemudian Wakil menteri beraksi dan baik Asasi manusia ini.

Selain itu, dalam context Undang-Undangai angka 19 tahun 2016 Jo UU No 11 lima 2008 tentanew york insula dan Transaksi elektron (ITE) karena berunjuk unsur menyebarluasmodernkan mendesak sederhana dibandingkan menjangkau dunia nyata.

Lihat lainnya: Tim Yang Lolos 16 Besar Liga Europa 2021, Daftar Tim Lolos Ke Babak 16 Besar Liga Europa

penafsiran menyebarluasmodern atau diketahui kawanan orangai mencapai cara memandu dengan medsos sehingga mendesak menyudahi untuk membuktikan.