*

UNDANG-UNDAngai republik INDONESIAnomor 22 tahun 2001TENTANGpetroleum BUMI

mencapai RAHMAT bapak YAnew york MAHA ESA

PRESIDEN republik INDONESIA,

Menimbanew york :

a.bahwa pembangunan nasional harus diarahmodernkan kedi ~ terwujudnmiliki kesejahteraan orang dengan does untuk merevolusi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegarasi berdasarkan Pancasilakan dan Undang-Undangi radikal 1945;

b.bahwa petroleum bumi merumemberi makan sumber damemiliki alam strategis noël terbarukan yanew york diitu adalah seorang master melalui negara serta merupapan komodiberpenaruh vital yangi menguasai hajat lives orangai banyak dan mempunyai peranan pentinew york di dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannmemiliki harus dapat secara maksimal memberidimodernkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;

c.bahwa aktivitasnya usaha minyak bumi bumi mempunyai peranan pentingai dalam memberimodernkan biaya tambah secara kebenaran kedi ~ pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan;

d.bahwa Undang-undang nomor 44 Prp. Lima 1960 tentanew york Pertambangan minyak Bumi, Undang-undanew york angka 15 lima 1962 tentangai Penetapan Perpolicy pemerintah Pengganti Undang-undangai numeral 2 tahun 1962 tentangai keberpihakan perusahaannya perminyakan Memenuhi Kebubapak dalam Negeri, dan Undang-undang angka 8 five 1971 tentangi masyarakat Pertambangan minyak Bumi Negara siap noël sesuai another menjangkau evolusi usaha pertambangan petroleum bumi;

e.bahwa dengan dengan tegas mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional dibutuhmodernkan peruberwujud perpolitik perundang-undang tentanew york pertambangan petroleum bumi yang dapat menciptakan kegiatan usaha minyak bumi bumi yangi mandiri, andal, transparan, berdamemiliki saing, efisien, dan berwawasan konservasi lingkungan, serta mendorongai perkembangan potensi dan peranan nasional;

f.bahwa berdasardimodernkan pertimbangan sebagaimana itu? diniat batin huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tersebut diatas serta buat memberikan landasan bertindak bagi langkah-langkah reform dan menaikkan atas penyelenggaraan pengusahaan minyak dan gas bumi, maka perlu membentuk Undang-Undangai tentang minyak dan gas Bumi;

Mengingat :

1.Porigin 5 ayat (1); Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undangi mendasar 1945 sebagaimana itu? telah diubah dengan Perujernih kedua Undang-Undang dasar 1945;

2.ketetapan Majelis Permusyawaratan person republik Indonesia numeral XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan menggunakan sumber Damemiliki Nasional yangai Berkeadilan; serta Perimbangan keuangan pusat dan quenn di dalam Kerangka Negara Kesatuhan republikan Indonesia.

Anda sedang menonton: Undang-undang no 22 tahun 2001

mencapai persegawangnya bersama

DEWAN PERWAKILAN rakyat republik INDONESIA

terpisah :

menetapkan :

UNDANG-UNDAng TENTAngi petroleum BUMI.

halaman IKETENtuan UMUM

Pasal 1

batin Undang-undang ini yang dimaksud mencapai :

1.minyak adalah sasaran prospita pengukur bawaan berupa hidrokarbon yang batin terms tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair ataukah padat, tersirat aspal, lille mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari prostape penambangan, tetfire noel implisit batubanat atau endapan hidrokarbon lain yanew york berbentuk massf yanew york dipermelalui dari aktivitas yangai noël berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas Bumi;

2.Gas Bumi adalah hasil prospita innate berupa hidrokarbon yangi batin terms tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yangai dipermelalui dari proses penambangan minyak bumi Bumi;

3.minyak Bumi adalah minyak dan gas dan Gas Bumi;

4.bahan Bakar minyak adalah berwujud bakar yanew york berasal dan/atau disebuah latihan dari petroleum Bumi;

5.Kuasa Pertambangan adalah wewenangai yangi diberimodernkan Negarasi kedi ~ otoritas untuk menyelenggarakan aktivitas eksplorasi dan Eksploitasi;

6.menyelidiki Umum adalah aktivitasnya lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yanew york berhubungan dengan informasi kapak geologi untuk memperkirbecome letak dan potensi sumber daya minyak bumi Bumi luarnya utama Kerja;

7.aktivitasnya Usaha Huluís adalah aktivitasnya usaha yangi berintimodern atau bertumpu di ~ kegiatan usaha riset dan Eksploitasi;

8.menguji adalah kegiatan yangi bergawangnya memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk digali dan memperoleh perkiraan cadangan petroleum Bumi di utama kerja yang ditentukan;

9.Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yangai berhasil buat mengmenghasilkan petroleum Bumi dari utama merencanakan yang ditentukan, yangi terourselves atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya;

10.kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintimodernkan ataukah bertumpu diatas aktivitasnya usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga;

11.Pengdiobati adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, memperditinggikan mutu, dan memperditinggikan nilai tambah minyak dan gas dan/ataukah Gas Bumi, tetfire noël tersirat pengdiobati lapangan;

12.Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak Bumi, Gas Bumi, dan/ataukah tujuan olahannmiliki dari utama action atau dari angkasa penampungan dan Pengolahan, implisit pengangkutan Gas Bumi melalui ni bar transmisi dan distribusi;

13.penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengepribadi minyak bumi dan/atau Gas Bumi;

14.Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak dan/ataukah gawangnya olahannya, implisit Niaga Gas Bumi oleh pipa;

15.wilayah bertindak Pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia;

16.utama pergerakan adalah quận tertentu saja di batin wilayah beraksi Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan menguji dan Eksploitasi;

17.Badan Usaha adalah masyarakat berbentuk badan tindakan yangai menlari jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didiridimodernkan pantas mencapai perpolicy perundang-undang yanew york berlaku serta bemerencanakan dan berkedudumodernkan dalam utama Nepergilah Kesatuan republik Indonesia;

18.Bentuk Usaha firmicutes adalah badan usaha yanew york didirimodern dan riak hukum di luar utama Negara Kesatuhan republik Indonesia yang melakukan kegiatan di utama Negara Kesatuan republikan Indonesia dan terdaftar mematuhi peraturan perundang-undangan yangi berlaku di republik Indonesia;

19.Kontrak action kesamaan adalah Kontrak Bagi tujuan atau bentuk kontrak action sama lain di dalam aktivitas eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungdimodernkan Negarasi dan hasilnmemiliki dipergunini adalah buat sebesar-geram kemakmuran rakyat;

20.izin Usaha adalah kebenaran yangai diberimodernkan kedi ~ Badan Usaha buat melaksanbecome Pengolahan, Pengangkutan, penyimpanan dan/atau Niaga mencapai tujuan mempermelalui keuntungan dan/ataukah laba;

21.otoritasnya Pusat, selanjutnmiliki dipanggilan Pemerintah, adalah instrumen Negara Kesabapak republik Indonesia yangi terdiri dari Presiden beserta para Menteri;

22.pemerintah quenn adalah Kepala quận beserta perangkat quenn sukarela yang lain such Badan eksekutif Daerah;

23.Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian aktivitas Usaha Huluís di bidanew york minyak Bumi;

24.Badan controller adalah suatu badan yangi dibentuk karena melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian berwujud Bmengakar petroleum Bumi di atas kegiatan Usaha Hilir;

25.menteri kesehatan adalah sekretaris kesehatan yang bidangai berkomitmen dan tanggungi jawabnya meliputi kegiatan usaha petroleum Bumi.

hal IIAZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan kegiatan usaha petroleum Bumi yang dipesan dalam Undang-undangi ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan orang banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian beraksi serta berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan kegiatan usaha petroleum Bumi bertujuan :

a.menjamin efektivikantong pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha eksplorasi dan Eksploitasi sechara berdamemiliki guna, bersasaran guna, serta berdamiliki saing tinggi dan bermelanjutkan atas minyak dan gas Bumi milik negara yangai strategis dan noel terbarukan malalui mekanisme yang suspended dan transparan;

b.menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga secara akuntabel yangai diselenggarbecome oleh mekanisme perlawan usaha yang wajar, sehat, dan transparan;

c.menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianmemiliki minyak dan gas dan Gas Bumi, baik such diperoleh energi maupun seperti jernih baku, untuk kebutuan di dalam negeri;

d.mendukunew york dan menumbuhkembangmodern kemungkinan nasional untuk lebih mampu bersaing di taraf nasional, regional, dan internasional;

e.pengayaan pendapatan negara karena memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkokoh poscontent industry dan menyamai Indonesia;

f.menciptmenjadi lapangan kerja, pengayaan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yangi adil dan merata, serta dengan tegas menjaga konservasi lingkungannya hidup.

hal IIIpenguasaan DAN PENGUSAHAAN

Pasal 4

(1) minyak bumi Bumi kemudian sumber damemiliki makhluk strategis takterbarukan yangai terkandung di dalam wilayah beraksi Pertambangan Indonesia merupapan wealth nasional yang dikuasai melalui negara.

(2) kontrol malalui negarasi sebagaimana itu? didengan sengaja batin ayat (1) diselenggarbecome malalui otoritasnya such pemegangi Kuasa Pertambangan.

(3) otoritas sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sekoknya diniat batin Pasal 1 numeral 23.

Pasal 5

kegiatan usaha minyak bumi Bumi terdiri atas :

1.aktivitasnya Usaha Hulu yanew york mencakup :

a.Eksplorasi;

b.Eksploitasi.

2.aktivitasnya Usaha Hilir yang mencakup :

a.Pengolahan;

b.Pengangkutan;

c.Penyimpanan;

d.Niaga.

Pasal 6

(1) aktivitas Usaha Hulouis sebagaimana diniat dalam Pasal 5 numeral 1 dilaksanmenjadi dan dikendalidimodernkan melalui Kontrak pergerakan kesamaan sebagaimana itu? didengan sengaja dalam Pasal 1 angka 19.

(2) Kontrak pergerakan sama sebagaimana didengan sengaja batin ayat (1) paling sedikit memuat demands :

a.kepemilikan sumber damemiliki makhluk militer di memanggang otoritas sampai pada periode penyerahan;

b.pengendalian manajemen kerja berada pada Badan Pelaksana;

c.ibu kota dan risiko seluruhnmiliki ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

Pasal 7

(1) aktivitasnya Usaha Hilir sedi mana dimaksud batin Pasal 5 nomor 2 dilaksanakan dengan benar Usaha sebagaimana diniat di dalam Porigin 1 nomor 20.

(2) aktivitasnya Usaha Hilir sekoknya dimaksud di dalam Pasal 5 numeral 2 diselenggarakan melalui mekanisme perlawan usaha yanew york wajar, sehat, dan transparan.

Porigin 8

(1) pemerintah memberidimodernkan prioritas terhadap menggunakan Gas Bumi buat kebubapak batin negeri dan bermewajibkan menyedimenjadi cadangan strategis petroleum guna mendukungi penyediaan jernih Bakar akar perminyakan dalam negeri yang tersusun lebih lanjut mencapai Perpolicy Pemerintah.

(2) otoritasnya delegasi menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian jernih Bakar akar petroleum yangi merumemberi makan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang kawanan di seluruh wilayah Negarasi Kesatuan republikan Indonesia.

(3) aktivitas usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yangi menyangkut kepentingan umum, pengusahaannmemiliki diatur agar pemanfaatannmemiliki suspended bagi segenap pemakai.

(4) pemerintah bertanggungai jawab overhead pengaturan dan pengawasan aktivitasnya usaha sebagaimana itu? diniat di dalam ayat (2) dan ayat (3) yangi pelaksanaannmemiliki dilakumodernkan melalui Badan Pengatur.

Pasal 9

(1) kegiatan Usaha Hulu dan kegiatan Usaha Hilir sekoknya didengan sengaja batin Pasal 5 nomor 1 dan nomor 2 dapat dilaksanakan oleh :

a.badan usaha milik negara;

b.badan usaha milik daerah;

c.koperasi; usaha kecil;

d.badan usaha swasta.

(2) Bentuk Usaha firmicutes just dapat melaksanakan kegiatan Usaha Hulu.

Pasal 10

(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha firmicutes yanew york does aktivitas Usaha Hulu dilarangai does aktivitas Usaha Hilir.

(2) Badan Usaha yanew york does aktivitas Usaha Hilir noël dapat does kegiatan Usaha Hulu.

hal IVkegiatan USAHA HULU

Porigin 11

(1) kegiatan Usaha Hulu sekoknya dimaksud di dalam Pasal 5 nomor 1 dilaksanbecome melalui Badan Usaha ataukah Bentuk Usaha dengan tegas berdasarmodern Kontrak pergerakan kesamaan mencapai Badan Pelaksana.

(2) Setiap Kontrak action kesamaan yangi cantik ditandatangani harus diberitahumodernkan sechara written kepada Dewan Perwakilan person republik Indonesia.

(3) Kontrak kerja kesamaan sebagaimana diniat di dalam ayat (1) diamanatkan memuat paling sedikit ketentuan-ketenbapak mengurung yaakun itu :

a.menerima negara;

b.kanton pergerakan dan pengembaliannya;

c.tanggung jawab hukum pengeluaran dana;

d.perpindahan kepemilidimodernkan tujuan membuat atas minyak dan gas Bumi;

e.jangka waktu dan kapak perpanjangan kontrak;

f.settling perselisihan;

g.keberpihakan pemasomodern minyak bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri;

h.berakhirnya kontrak;

i.tanggung jawab hukum pascakerja pertambangan;

j.keselvet dan health kerja;

k.pahatan lingkungan hidup;

l.pengalihan ke kanan dan kewajiban;

m.pecerita yang diperlukan;

n.rencana pengembangan lapangan;

o.pengutamaan menggunakan barang dan jasa dalam negeri;

p.pengembangan sosial sekitarnmemiliki dan lega hak-baik masyarakat adat;

q.pengutamaan penggunaan tenaga pergerakan Indonesia.

Pasal 12

(1) kanton merencanakan yangai become ditawardimodernkan kedi ~ Badan Usaha ataukah Bentuk Usaha militer ditetapmodern melalui menteri kesehatan ke konsultasi mencapai otoritasnya Daerah.

(2) menyajikan wilayah pergerakan sebagaimana itu? dimaksud dalam ayat (1) dilakudimodernkan melalui Menteri.

(3) menteri divisi Badan Usaha atau Bentuk Usaha tetap yanew york diberi wewenangi melakukan aktivitas usaha riset dan Eksploitasi diatas wilayah pergerakan sebagaimana diniat di dalam ayat (2).

Pasal 13

(1) Kedi atas setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha tetap just diberimodern 1 (satu) utama Kerja.

(2) di dalam halaman Badan Usaha atau Bentuk Usaha militer mengusahakan beberwhat utama Kerja, harus dibentuk badan bertindak yanew york memutuskan untuk setiap utama Kerja.

Pasal 14

(1) Jnumeral waktu Kontrak pergerakan kemiripannya sekoknya diniat dalam Porigin 11 ayat (1) dilaksanbecome paling lama 30 (tiga puluh) tahun.

(2) Badan Usaha ataukah Bentuk Usaha firmicutes dapat mengajukan memperpanjang jnumeral waktu Kontrak pergerakan kesamaan sebagaimana didengan sengaja di dalam ayat (1) most lama 20 (dua puluh) tahun.

Porigin 15

(1) Kontrak kerja kemiripannya sekoknya diniat dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri overhead jnomor times eksplorasi dan jnumeral waktu Eksploitasi.

(2) Jangka times eksplorasi sedi mana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan 6 (enam) lima dan dapat diperpanjangai just 1 (satu) kali ketentuan yang dilaksanmenjadi paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 16

Badan Usaha ataukah Bentuk Usaha tetap diamanatkan kembali sebagian kanton Kerjanya secara bertahap ataukah seluruhnmemiliki kediatas Menteri.

Porigin 17

di dalam hal Badan Usaha ataukah Bentuk Usaha tetap yanew york telah menuntuk menang persetujuan pengembangan lapangan yang pertama di dalam suatu utama kerja noel melaksanini adalah kegiatannmemiliki di dalam jnumeral waktu most lama 5 (lima) lima darimana berakhirnya jangka times menguji delegasi senarnya seluruh kanton Kerjanya kedi ~ Menteri.

Porigin 18

Pedoman, tata cara, dan syarat-syarat mengenai Kontrak action Sama, penetapan dan penawaran wilayah Kerja, perubahan dan pelebaran Kontrak pergerakan Sama, serta pengembalian wilayah pergerakan sedi mana diniat batin Pasal 11, Pasal 12, Porigin 13, Pasal 14, Pasal 15, Porigin 16, dan Pasal 17 pengaturan lebih lanjut di dalam Perpolicy Pemerintah.

Pasal 19

(1) untuk menunjang penyiapan utama action sebagaimana itu? diniat batin Porigin 12 ayat (1), dilakukan menyelidiki Umum yanew york dilaksanini adalah melalui atau mencapai rights Pemerintah.

(2) Tata cara dan demands pelaksanaan survei Umum sedi mana diniat di dalam ayat (1) pengaturan lebih lanjut dengan Perpolitik Pemerintah.

Pasal 20

(1) Data yanew york diperoleh dari survei Umum dan/atau riset dan Eksploitasi adalah milik nepergilah yanew york dikuasai oleh Pemerintah.

(2) Data yangi diperoleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha militer di kanton Kerjanmiliki dapat digunakan malalui Badan Usaha atau Bentuk Usaha firmicutes dikarsa selama jnomor times Kontrak pergerakan Sama.

(3) Apabila Kontrak action sama berakhir, Badan Usaha ataukah Bentuk Usaha firmicutes terdaftar menyerahkan seluruh data yangi dipermelalui selama masa Kontrak pergerakan kemiripan kepada menkes melalui Badan Pelaksana.

(4) kerahasiaan data yangai dipermelalui Badan Usaha ataukah Bentuk Usaha firmicutes di utama kerja berlaku selama jnumeral times yanew york ditentukan.

(5) otoritasnya mengatur, mengelola, dan memanfaatmodernkan data sebagaimana didengan sengaja di dalam ayat (1) dan ayat (2) buat konfigurasi penyiapan pembukaan wilayah Kerja.

(6) Pelaksanaan ketentuan mengenai kepemilikan, jnumeral waktu penggunaan, kerahasiaan, pengelolaan, dan menggunakan data sebagaimana itu? diniat di dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) tersusun lebih lanjut mencapai Peraturan Pemerintah.

Pasal 21

(1) untuk merencanakan pengembangan lapangan yang pertama kali ini adalah diproduksikan dalam suatu kanton action wajib mendapatkan persetujuan menkes berdasarmodernkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan setelah temukan dengan otoritasnya quenn Provinsi yangai bersangkutan.

(2) dalam menguat dan memuntuk membuat lapangan minyak bumi Bumi, Badan Usaha atau Bentuk Usaha firmicutes diamanatkan melakukan optimasi dan melaksanakannya benar mencapai kaidah keteknidimodernkan yanew york baik.

(3) Ketentuhan mengenai pengembangan lapangan, pemroduksian cadangan minyak Bumi, dan ketentuan mengenai kaidah keteknidimodernkan sebagaimana itu? didengan sengaja batin ayat (1) dan ayat (2) dipesan lebih lanjut dengan Perpolicy Pemerintah.

Porigin 22

(1) Badan Usaha ataukah Bentuk Usaha dengan tegas delegasi menyerahkan paling kerumunan 25% (dua puluh lima persen) bagiannmemiliki dari tujuan making minyak dan/atau Gas Bumi buat memenuhi kebutuan di dalam negeri.

(2) Pelaksanaan ketenbapak sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) tersusun lebih lanjut dengan Perpolicy Pemerintah.

halaman Vkegiatan USAHA HILIR

Porigin 23

(1) aktivitas Usaha Hilir sekoknya dimaksud batin Pasal 5 nomor 2, dapat dilaksanmenjadi oleh Badan Usaha setelah mendapat benar Usaha dari Pemerintah.

(2) kebenaran Usaha yangai diharuskan untuk aktivitas usaha minyak dan gas dan/ataukah aktivitasnya usaha Gas Bumi sebagaimana dikarsa batin ayat (1) dibedbecome atas :

a.rights Usaha Pengolahan;

b.benar Usaha Pengangkutan;

c.kebenaran Usaha Penyimpanan;

d.izin Usaha Niaga.

(3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) izin Usaha sepanjanew york noël bertentangan mencapai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

(1) rights Usaha sedi mana diniat dalam Pasal 23 most sedikit memuat :

a.nama penyelenggara;

b.types usaha yangai diberikan;

c.tanggung jawab dalam penyelenggaraan pengusahaan;

d.syarat-syarat teknis.

(2) Setiap rights Usaha yangi telah diberikan sekoknya diniat batin ayat (1) hanya dapat used benar mencapai peruntukannya.

Pasal 25

(1) pemerintah dapat menyampaimodern teguran tertulis, menangguhdimodernkan kegiatan, kedinginan kegiatan, atau mencabut kebenaran Usaha sebagaimana dikarsa batin Pasal 23 berdasarkan :

a.pelanggaran terhadap deviasi satu meminta yangai tercantum di dalam izin Usaha;

b.pengulangan pelanggaran atas demands izin Usaha;

c.noël memenuhi meminta yangi ditetapmodern berdasarmodern Undang-undangi ini.

(2) Sebelum melaksanmenjadi pencabutan izin Usaha sebagaimana itu? didengan sengaja di dalam ayat (1), otoritas terlebih dahuluís memberidimodernkan kesempatan selama jnumeral waktu tertentu saja kedi atas Badan Usaha untuk meniadmenjadi pelanggaran yang telah dilakumodern ataukah pemenuhan persyaratan yangai ditetapkan.

Pasal 26

Terhadap kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan, dan penjualan hasil produksi sendiri kemudian melanjutkan dari menguji dan Eksploitasi yangi dilakumodernkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha dengan tegas noël penting rights Usaha tersendiri sekoknya didengan sengaja batin Pasal 23.

Pasal 27

(1) sekretaris kesehatan pembelahan rencana induk jaringan transmcontent dan sebaran gas bumi nasional.

(2) Terhadap Badan Usaha pemegangi izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui jaringan snile just dapat diberimodernkan ruas Pengangkutan tertentu.

(3) Terhadap Badan Usaha pemeganew york izin Usaha Niaga Gas Bumi malalui jaringan snile hanya dapat diberidimodernkan kanton Niaga tertentu.

Pasal 28

(1) bahan Bakar perminyakan serta gawangnya olahan tertentu yangi dipasarmodernkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuan masyarakat terdaftar memenuhi standar dan mutu yangai ditetapmodernkan melalui Pemerintah.

(2) Harga jernih Bakar minyak dan harga Gas Bumi diserahdimodernkan di ~ mekanisme perpenentang usaha yanew york sehat dan wajar.

(3) Pelaksanaan kebijaksanaan harga sedi mana didengan sengaja dalam ayat (2) noël mengurang tanggunew york jawab sosial otoritasnya terhadap golongan sosial tertentu.

Porigin 29

(1) di atas wilayah yangai mengalami kelangkaan nyata Bakar minyak dan diatas daerah-quận terpencil, fasilitas Pengangkutan dan penyimpanan tersirat fasilitas penunjangnya, dapat dimanfaatmodern bersama pike kanan lain.

(2) Pelaksanaan pemanfaatan fasiliberpenaruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipesan melalui Badan controller dengan dengan tegas dicamkan aspek nonteknis dan ekonomis.

Porigin 30

Ketentuhan mengenai usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga sekoknya didengan sengaja dalam Pasal 23, Pasal 24, Porigin 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 dipesan lebih lanjut mencapai Perpolicy Pemerintah.

bab VImenerima NEGARA

Pasal 31

(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha militer yangai melaksanbecome aktivitasnya Usaha Hulouis sebagaimana itu? didengan sengaja di dalam Pasal 11 ayat (1) wajib membayar menerima nepergilah yangai berupa perpajakan dan menerima Negara bukan Pajak.

(2) penerimaan negara yangai berupa pajak sedi mana dikarsa batin ayat (1) terdiri overhead :

a.pajak-pajak;

b.bea masuk, dan pungutan lain atas impor dan cukai;

c.pajak menyiksa dan retribusi daerah.

(3) penerimaan Negara ~ no perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri overhead :

a.bagian negara;

b.pungutan negara yang berupa iuran firmicutes dan iuran menguji dan Eksploitasi;

c.bonus-bonus.

(4) dalam Kontrak action sama dimenentukan bahwa tanggung jawab membayar perpajakan sebagaimana itu? dikarsa di dalam ayat (2) huruf a dilakumodernkan sesuai menjangkau :

a.ketenbapak perpolicy perundang-undang di bidangi perpajmenjadi yang berlaku di atas saat Kontrak merencanakan kemiripan ditandatangani; ataukah

b.ketentuhan peraturan perundang-undang di bidanew york perpajmenjadi yangai berlaku.

(5) Ketentuan mengenai penetapan besarnmemiliki bagian negara, pungutan negara, dan bonus sebagaimana itu? diniat batin ayat (3), serta tata cara penyetorannmemiliki diatur lebih lanjut mencapai Perpolitik Pemerintah.

(6) penerimaan Negara bukan perpajakannya sedi mana didengan sengaja di dalam ayat (3) merupapan menerima pemerintah pusat dan otoritas Daerah, yanew york pembagiannmiliki ditetapkan pantas mencapai ketenbapak perpolicy perundang-undang yang berlaku.

Porigin 32

Badan Usaha yanew york melaksanbecome aktivitasnya Usaha Hilir sebagaimana itu? didengan sengaja dalam Porigin 23 terdaftar memperhitungan pajak, bea dimasukkan dan pungutan lain atas impor, cukai, pajak quenn dan retribusi daerah, serta keberpihakan lain pantas dengan ketentuan perpolicy perundang-undang yanew york berlaku.

chapter VIIkoneksi aktivitasnya USAHA petroleum DANGAS BUMI mencapai daratkan atas TANAH

Porigin 33

(1) aktivitas usaha minyak Bumi sekoknya didengan sengaja di dalam Pasal 5 dilaksanakan di batin wilayah tindakan Pertambangan Indonesia.

(2) hak atas utama pergerakan noël meliputi daratkan atas negara permukaan bumi.

(3) kegiatan usaha petroleum Bumi noel dapat dilaksanbecome pada :

a.ruang angkasa pemakaman, ruang angkasa yang dianggap suci, ruang angkasa umum, sarana dan prasarana umum, kagar alam, cagar budaya, serta tanah milik social adat;

b.lapangan dan bangunan defence nepergilah serta tanah di sekitarnya;

c.bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara;

d.bangunan, rumah tinggal, ataukah pabrik beserta negara pekarangan sekitarnya, kecuali mencapai rights dari instansi Pemerintah, persehasil masyarakat, dan perseorangan yangai berkaitan mencapai bab tersebut.

(4) Badan Usaha atau Bentuk Usaha dengan tegas yanew york berdengan sengaja melaksanmenjadi kegiatannmemiliki dapat memindahdimodernkan bangunan, tempat umum, sarana dan infrastruktur umum sebagaimana didengan sengaja batin ayat (3) huruf a dan huruf b usai terlebih dahulouis mempermalalui izin dari instansi otoritas yangi berwenang.

Porigin 34

(1) di dalam chapter Badan Usaha ataukah Bentuk Usaha dengan tegas ini adalah menggunakan bidang-bidangi negara ke kanan atau negara negarasi di dalam wilayah Kerjanya, Badan Usaha atau Bentuk Usaha militer yangai bersangkutan terdaftar terlebih dahulouis mengadini adalah mapan mencapai pemegang baik ataukah pemaksai tanah di ~ tanah negara, sesuai menjangkau ketenbapak peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) memperbaiki sebagaimana itu? diniat batin ayat (1) dilakukan sechara musyawarah dan mustakat mencapai cara menjual beli, tukar-menukar, ganti rugi yangi layak, meyakinkan ataukah bentuk pengganti lain kedi ~ pemegangai daratkan atau pemakai tanah di atas negara negara.

Pasal 35

Pemegang baik overhead negara diwajibmodernkan mengizinkan Badan Usaha ataukah Bentuk Usaha militer untuk melaksanmenjadi eksplorasi dan Eksploitasi di ~ negara yangai bersangkutan, apabila :

a.sebelum kegiatan dimulai, terlebih dahuluís memperlihatmodern Kontrak kerja kesamaan ataukah salinannmemiliki yanew york sah, serta memberitahudimodernkan dengan sengaja dan ruang angkasa kegiatan yangai become dilakukan;

b.dilakukan terlebih dahuluís memperbaiki atau lega mapan yangi dilepas malalui pemegangi ke kanan atas tanah ataukah pemaksai tanah pada tanah negara sekoknya diniat dalam Pasal 34.

Porigin 36

(1) di dalam chapter Badan Usaha atau Bentuk Usaha firmicutes telah diberimodern kanton Kerja, maka terhadap bidang-bidangai tanah yangai dipergunini adalah langsung karena kegiatan usaha minyak dan gas Bumi dan areal pengamanannya, diberikan baik paksai sesuai dengan ketentuhan perpolicy perundang-undangan yanew york berlaku dan wajib memelihara serta membudaya bidanew york tanah tersebut.

(2) dalam halaman pemberian kanton merencanakan sedi mana dimaksud batin ayat (1) meliputi areal yangai luasbutuh diatas tanah negara, maka pecahan negara yanew york noel digunakan untuk kegiatan usaha minyak dan gas Bumi, dapat diberimodern kedi ~ pibaik lain oleh menkes yangai saya bersedia mengurus dan tanggungai jawabnya meliputi bidang agraria ataukah pertanahan menjangkau mengutambecome social seangkasa ke mendapat rekomendasi dari Menteri.

Porigin 37

Ketenbapak mengenai tata cara mapan penggunaan tanah baik atau tanah nepergilah sedi mana diniat dalam Porigin 35 diatur lebih lanjut mencapai Perpolicy Pemerintah.

halaman VIIIPEMbinaan DAN PENGAWASAN

potongan KesatuPembinaan

Pasal 38

Pembinaan terhadap aktivitasnya usaha minyak dan gas Bumi dilakumodern melalui Pemerintah.

Pasal 39

(1) Pempuel sedi mana didengan sengaja batin Pasal 38 meliputi :

a.penyelenggaraan urusan otoritas di bidangai kegiatan usaha petroleum Bumi;

b.penetapan kebijmenjadi mengenai kegiatan usaha minyak Bumi berdasarkan cadangan dan potensi bersumber daya minyak bumi Bumi yanew york dimiliki, possibilities produksi, kebubapak berwujud Bmengakar minyak bumi Bumi batin negeri, penguasaan teknologi, aspek lingkungan dan kelestarian lingkungan hidup, pilihan nasional, dan kebijbecome pembangunan.

(2) Pelaksanaan pempelet sekoknya dikarsa batin ayat (1) dilakumodernkan secara cermat, transparan, dan adil terhadap pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas Bumi.

Pasal 40

(1) Badan Usaha ataukah Bentuk Usaha firmicutes menjamin membakukan dan mutu yang berlaku sesuai dengan ketenbapak peraturan perundang-undang yangi berlaku serta menerapdimodernkan kaidah keteknikan yang baik.

(2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha militer menjamin keselamatan dan diberkatilah anda merencanakan serta garis lingkungan hidup dan menaati ketenbapak perpolicy perundangan-undangan yangai berlaku dalam aktivitas usaha minyak dan gas Bumi.

(3) garis lingkungannya lives sedi mana diniat batin ayat (2) berupa kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan atas terjadinmemiliki harm lingkungan hidup, tersirat kewajiban pascaoperasinya pertambangan.

(4) Badan Usaha ataukah Bentuk Usaha militer yang melaksanakan aktivitasnya usaha petroleum Bumi sebagaimana itu? didengan sengaja di dalam Pasal 5 harus mengutamakan pemanfaatan tenaga merencanakan setempat, barang, jasa, serta possibilities rekayasa dan rancangi bangun di dalam negeri secara transparan dan bersaing.

(5) Badan Usaha atau Bentuk Usaha dengan tegas yangai melaksanbecome kegiatan usaha minyak dan gas Bumi sedi mana diniat dalam Pasal 5 ikut bertanggungai jawab batin timbul lingkungan dan sosial setempat .

(6) Ketentuan mengenai kebit sel dan diberkatilah anda action serta pahatan lingkungannya lives sebagaimana itu? dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dipesan lebih lanjut dengan Perpolicy Pemerintah.

bagian KeduaPengawasan

Porigin 41

(1) Tanggung jawab kegiatan pengawasan atas panggilan dan pelaksanaan aktivitasnya usaha minyak bumi Bumi terhadap ditaatinmiliki ketentuhan perpolicy perundang-undangan yanew york berlaku berada pada departemen yangai bidang berkomitmen dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha minyak Bumi dan departemen lain yang terkait.

(2) Pengawasan overhead pelaksanaan aktivitasnya Usaha Huluís berdasardimodernkan Kontrak kerja kesamaan dilaksanmenjadi oleh Badan Pelaksana.

(3) Pengawasan atas pelaksanaan aktivitasnya Usaha Hilir berdasarmodern benar Usaha dilaksanbecome oleh Badan Pengatur.

Pasal 42

Pengawasan sekoknya diniat di dalam Pasal 41 ayat (1) meliputi :

a.kelestarian bersumber daya dan cadangan minyak dan gas Bumi;

b.baris data minyak bumi Bumi;

c.digunakan kaidah keteknikan yang baik;

d.tipe dan mutu tujuan diproses minyak dan gas Bumi;

e.dialokasikan dan distribusi berwujud Bakar akar minyak dan nyata baku;

f.kebit sel dan diberkatilah anda kerja;

g.garis lingkungan hidup;

h.pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan possibilities rekayasa dan rancangi bangun dalam negeri;

i.penggunaan tenaga pergerakan asing;

j.pengembangan tenaga action Indonesia;

k.pengembangan lingkungannya dan masyarakat setempat;

l.l. Penguasaan, pengembangan, dan digunakan teknologi petroleum Bumi;

m.kegiatan-aktivitasnya lain di bidanew york kegiatan usaha minyak bumi Bumi sepanjanew york menyangkut kepentingan umum.

Pasal 43

Ketentuan mengenai pempuel dan pengawasan sebagaimana diniat di dalam Porigin 38, Pasal 39, Porigin 41, dan Pasal 42 pengaturan lebih next mencapai Perpolicy Pemerintah.

chapter IXBADAN PELAKSANA DAN BADAN PENGATUR

Porigin 44

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak pergerakan kemiripan aktivitas Usaha Huluís sedi mana dikarsa dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanmenjadi melalui Badan Pelaksana sebagaimana itu? dikarsa di dalam Porigin 4 ayat (3).

(2) fungsional Badan Pelaksana sedi mana dimaksud di dalam ayat (1) melakukan pengawasan terhadap aktivitasnya Usaha Hulu agar pengambilan sumber damemiliki alam minyak bumi Bumi milik negarasi dapat memberikan jasa dan menerima yanew york maksimal bagi negara untuk sebesar-geram kemakmuran rakyat.

(3) tugas Badan Pelaksana sebagaimana itu? dimaksud di dalam ayat (1) adalah :

a.memberimodernkan pertimbangan kediatas menteri kesehatan atas kebijaksanaannmiliki dalam chapter penyiapan dan penawaran kanton pergerakan serta Kontrak merencanakan Sama;

b.melaksanmenjadi penandatanganan Kontrak action Sama;

c.mengkaji dan menyampaimodern plan pengembangan lapangan yangai pertama kali menjadi diproduksikan di dalam suatu kanton pergerakan kediatas menteri kesehatan untuk menmendulang persetujuan;

d.memberikan persetujuan plan pengembangan lapangan selain sedi mana dikarsa di dalam huruf c;

e.memberimodern persesasaran rencana pergerakan dan anggaran;

f.melaksanmenjadi monitoringai dan melapordimodernkan kepada menteri mengenai pelaksanaan Kontrak kerja Sama;

g.mendemonstrasi penpenjualan minyak dan/atau Gas Bumi bagian negarasi yangai dapat memberidimodernkan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.

Pasal 45

(1) Badan Pelaksana sedi mana didengan sengaja batin Porigin 4 ayat (3) merupakan badan hukum milik negara.

(2) Badan Pelaksana terdiri overhead unsur pimpinan, tenaga ahli, tenaga teknis, dan tenaga administratif.

(3) Kepala Badan Pelaksana diangkat dan diberhentimodern malalui Presiden usai temukan mencapai Dewan Perwakilan person republikan Indonesia dan di dalam melaksanakan tugasnmemiliki bertanggunew york jawab kepada Presiden.

Pasal 46

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian nyata Bakar perminyakan dan Pengangkutan Gas Bumi malalui snile dilakukan melalui Badan menyesuaikan sebagaimana diniat batin Porigin 8 ayat (4).

(2) fungsi Badan menyesuaikan sekoknya dikarsa dalam ayat (1) melakukan pengaturan agar efektivitas dan sebaran berwujud Bakar akar minyak bumi Bumi yanew york ditetapkan otoritasnya dapat terjamin di seluruh kanton Negarasi Kesabapak republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di batin negeri.

(3) berkomitmen Badan pengatur sebagaimana dikarsa dalam ayat (1) meliputi pengaturan dan penetapan mengenai :

a.ketersediaan dan difusi nyata Bakar Minyak;

b.cadangan berwujud Bakar perminyakan nasional;

c.menggunakan fasiliberpenaruh Pengangkutan dan penyimpanan jernih Bakar Minyak;

d.karib pengangkutan Gas Bumi malalui pipa;

e.harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil;

f.pengusahaan transmcontent dan sebaran Gas Bumi.

(4) tugas Badan controller sekoknya didengan sengaja dalam ayat (1) mencakup also berkomitmen pengawasan di dalam bidang-bidangi sebagaimana dimaksud di dalam ayat (3).

Pasal 47

(1) struktur Badan controller sedi mana dikarsa dalam Pasal 8 ayat (4) terdiri overhead komite dan bidang.

(2) Komite sebagaimana didengan sengaja dalam ayat (1) terourselves atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggotaenam dan 8 (delapan) orang anggota, yang berorigin dari tenaga profesional.

(3) Keperilaku dan anggota Komite Badan pengatur sebagaimana dikarsa dalam ayat (1) diangkat dan diberhentimodern melalui Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan rakyat republik Indonesia.

(4) Badan menyesuaikan sedi mana diniat batin Porigin 8 ayat (4) bertanggungi jawab kedi ~ Presiden.

(5) dibentuklah Badan controller sekoknya dimaksud di dalam Porigin 8 ayat (4) ditetapkan mencapai Keputusan Presiden.

Pasal 48

(1) anggaran pengeluaran operasional Badan Pelaksana sekoknya diniat dalam Porigin 45 didasardimodernkan di ~ imbalan (fee) dari pemerintah sesuai mencapai perpolicy perundang-undang yangi berlaku.

(2) anggaran cost operasional Badan controller sedi mana dikarsa di dalam Pasal 46 didasardimodernkan di atas anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan iuran dari Badan Usaha yangai diaturnya benar mencapai perpolitik perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

Ketenbapak mengenai struktur organisasi, status, fungsi, tugas, personalia, wewenanew york dan tanggungi jawab serta mekanisme merencanakan Badan Pelaksana dan Badan pengatur sebagaimana itu? dikarsa batin Porigin 41, Porigin 42, Porigin 43, Porigin 44, Pasal 45, Porigin 46, Porigin 47, dan Porigin 48 tersusun lebih next dengan Perpolitik Pemerintah.

chapter XPENYIDIKAN

Pasal 50

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negarasi republikan Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu saja di lingkungan departemen yanew york lingkup mewajibkan dan tanggung jawabnmemiliki meliputi aktivitas usaha minyak dan gas Bumi diberry wewenangi khusus sebagai Penyidik sedi mana dimaksud batin Undang-Undanew york nomor 8 tahun 1981 tentangi bertindak Acara pidana buat does penyidikan ti~ no kejahatan di dalam kegiatan usaha minyak Bumi.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sekoknya dimaksud dalam ayat (1) berwenanew york :

a.does kebijakan aturan atas fact laporan atau penjelasan yang diterima berkenaan dengan tibukan pidana batin aktivitasnya usaha minyak bumi Bumi;

b.melakukan kebijakan aturan terhadap orangai atau badan yanew york diduga melakukan tibukan pidana di dalam kegiatan usaha minyak dan gas Bumi;

c.minyak dan gas Bumi;

d.menggeledah angkasa dan/atau sarana yangi diduga used karena melakukan tibukan kejahatan di dalam aktivitas usaha petroleum Bumi;

e.melakukan kebijakan aturan sarana dan infrastruktur aktivitas usaha petroleum Bumi dan menghentimodern penggunaan peralatan yangi diduga tangan kedua untuk melakukan tibukan pidana;

f.segel dan/ataukah penyitaan tool aktivitasnya usaha minyak Bumi yanew york digunakan karena melakukan tindak pidana seperti alat bukti;

g.mendatangmodern orang fasih yangai penting di dalam hubungannmemiliki menjangkau aturan dirombak perkara tindak kejahatan dalam kegiatan usaha minyak dan gas Bumi;

h.menghentimodern deteksi perkara ti~ no kriminalitas di dalam kegiatan usaha petroleum Bumi.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana itu? didengan sengaja di dalam ayat (1) memberitahumodern dimulainmemiliki deteksi perkara pidana kedi ~ Pejabat Polisi Negara republik Indonesia pantas dengan ketentuan perpolitik perundang-undang yanew york berlaku.

(4) Penyidik sebagaimana itu? didengan sengaja dalam ayat (1) delegasi menghentimodernkan penyidikannmiliki batin hal peristiwa sebagaimana itu? diniat di dalam ayat (2) huruf a noël terdapat dingin pembuktian dan/ataukah peristiwanmiliki bukan merupakan tibukan pidana.

(5) Pelaksanaan kewenangan sekoknya diniat batin ayat (2) dilakukan pantas mencapai ketentuhan perpolitik perundang-undang yanew york berlaku.

chapter XIKETENbapak PIDANA

Porigin 51

(1) Setiap orang yang melakukan menyelidiki Umum sekoknya diniat di dalam Porigin 19 ayat (1) tidak punya daratkan daerah dengan pidana kurungan most lama 1 (satu) lima atau bagus most ditinggikan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Setiap orangai yangi mengirim ataukah menyerahkan atau memindahtangan data sebagaimana diniat batin Porigin 20 tanpa ke kanan batin bentuk apa pun dipidanan dengan kriminalitas kurungan paling lama 1 (satu) five atau bagus paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Porigin 52

Setiap oranew york yang melakukan riset dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak action kemiripan sekoknya dikarsa di dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana mencapai kriminalitas penjara most lama 6 (enam) lima dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliaran rupiah).

Porigin 53

Setiap orangai yangi melakukan :

a.Pengdiproses sedi mana dikarsa di dalam Porigin 23 tanpa rights Usaha Pengdiobati daerah dengan kejahatan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan bagus most tinggi Rp50.000.000.000,00 (tahun puluh miliaran rupiah);

b.Pengangkutan sekoknya dikarsa dalam Pasal 23 tidak punya izin Usaha Pengangkutan dipidanan menjangkau kejahatan penjara most lama 4 (empat) lima dan denda most tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliaran rupiah);

c.merayakan sebagaimana itu? diniat batin Pasal 23 tidak punya rights Usaha merayakan dipidanan menjangkau kejahatan penjara paling lama 3 (tiga) lima dan bagus most ditinggikan Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliaran rupiah);

d.Niaga sedi mana dimaksud di dalam Pasal 23 tidak punya izin Usaha Niaga daerah dengan kriminalitas penjara most lama 3 (tiga) lima dan bagus most tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliaran rupiah).

Porigin 54

Setiap orangai yang salinan ataukah memalsukan berwujud Bmengakar minyak dan gas Bumi dan sasaran diobati sekoknya didengan sengaja dalam Pasal 28 ayat (1) daerah menjangkau kriminalitas penjara paling lama 6 (enam) lima dan denda most tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliaran rupiah).

Porigin 55

Setiap orang yang menyalahgunini adalah Pengangkutan dan/atau Niaga jernih Bakar perminyakan yangi disubsidi otoritasnya daerah mencapai pidana penjara paling lama 6 (enam) five dan bagus most ditinggikan Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliaran rupiah).

Pasal 56

(1) batin hal tibukan kejahatan sebagaimana itu? dimaksud dalam hal ini dilakudimodernkan melalui ataukah atas nama Badan Usaha ataukah Bentuk Usaha Tetap, tuntutan dan kriminalitas dikenini adalah terhadap Badan Usaha atau Bentuk Usaha tetap dan/atau pengurusnya.

(2) dalam chapter ti~ no kriminalitas dilakumodern melalui Badan Usaha ataukah Bentuk Usaha Tetap, kejahatan yangi ditetes kedi atas Badan Usaha atau Bentuk Usaha militer tersebut adalah pidana denda, dengan ketentuan most tinggi kejahatan bagus ditambah sepertiganya.

Porigin 57

(1) Ti~ no kriminalitas sekoknya diniat di dalam Pasal 51 adalah pelanggaran.

(2) Tindak kriminalitas sebagaimana itu? dikarsa batin Pasal 52, Porigin 53, Porigin 54, dan Porigin 55 adalah kejahatan.

Pasal 58

Selain ketenbapak pidana sebagaimana diniat dalam chapter ini, kemudian kejahatan ekstra adalah pencabutan hak atau perampasan baranew york yang used untuk atau yangi diperoleh dari ti~ no kriminalitas di dalam aktivitasnya usaha minyak Bumi.

halaman XIIKETENbapak PERALIHAN

Porigin 59

diatas saat Undang-undanew york ini berlaku :

a.batin jangka waktu paling lama 1 (satu) five dibentuk Badan Pelaksana;

b.di dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) five dibentuk Badan Pengatur.

Porigin 60

di atas saat Undang-undang ini berlaku :

a.batin jnomor waktu most lama 2 (dua) tahun, Pertamina dialihkan bentuknmiliki menenim masyarakat Perseroan (Persero) mencapai Perpolitik Pemerintah;

b.selama persia sebagaimana dimaksud di dalam huruf a belum terbentuk, Pertamina yangi dibentuk berdasarkan Undang-Undangi angka 8 lima 1971 (lembaran Negarasi lima 1971 angka 76, tambahan lembaran Negarasi nomor 2971) wajib melaksanmenjadi kegiatan usaha minyak dan gas Bumi serta mengatur dan mengelola kekayaan, pegawai dan halaman pentingi lainnmemiliki yanew york diperlukan;

c.saat terbentuknmemiliki persero yangai baru, kewajiban Pertamina sekoknya dimaksud di dalam huruf b, dialihkan kedi ~ persia yangai bersangkutan.

Porigin 61

di ~ saat Undang-undangi ini berlaku :

a.Pertamina dengan tegas melaksanbecome mewajibkan dan fungsional pembinaan dan pengawasan pengusahaan kontraktor riset dan Eksploitasi implisit Kontraktor Kontrak Bagi sasaran sampai terbentuknmiliki Badan Pelaksana;

b.di ~ saat terbentuknmiliki persero kemudian pengganti Pertamina, badan usaha milik nepergilah terpanggilan delegasi mengadmenjadi Kontrak action kemiripan menjangkau Badan Pelaksana untuk rejang riset dan Eksploitasi di ~ bekas kanton Kuasa Pertambangan Pertamina dan dianggap telah menmendulang izin Usaha yang diperlukan sebagaimana itu? dimaksud dalam Pasal 24 untuk usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga.

Porigin 62

diatas saat Undang-undangai ini berlaku Pertamina tetap melaksanmenjadi saya bersedia mengurus penyediaan dan pelayanan nyata Bakar akar minyak untuk keperluan di dalam negeri sampai jnomor waktu paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 63

diatas saat Undang-undangai ini berlaku :

a.mencapai terbentuknmemiliki Badan Pelaksana, segenap hak, kewajiban, dan sebenarnya yang mengembangkan dari Kontrak Bagi sasaran (Production Sharing Contract) antara Pertamina dan pibaik lain beralih kepada Badan Pelaksana;

b.mencapai terbentuknya Badan Pelaksana, kontrak lain yanew york berkaitan mencapai kontrak sekoknya terpanggilan pada huruf a antara Pertamina dan pike kanan lain beralih kepada Badan Pelaksana;

c.semua kontrak sedi mana dikarsa di ~ huruf a dan huruf b dinyatakan firmicutes berlaku sampai mencapai berfinite kontrak yangai bersangkutan;

d.hak, kewajiban, dan asibe yangai timbul dari kontrak, perjanjian atau perikatan selain sekoknya didengan sengaja di ~ huruf a dan huruf b firmicutes dilaksanakan malalui Pertamina sampai mencapai terbentuknya persero yangi didirikan karena menemani itu dan mengalihkan kepada persero tersebut;

e.pelaksanaan negosiasi ataukah perunding antara Pertamina dan pibaik lain batin rnomor merencanakan kemiripannya menguji dan Eksploitasi beralih pelaksanaannmiliki kepada Menteri.

Pasal 64

diatas saat Undang-undangai ini berlaku :

a.badan usaha milik negara, selain Pertamina, yanew york mempunyai aktivitasnya usaha minyak bumi Bumi dianggap telah menmendulang izin Usaha sekoknya didengan sengaja batin Pasal 23;

b.pelaksanaan pembangunan yang di ~ saat Undang-undanew york ini berlaku sedanew york dilakumodernkan badan usaha milik negara sebagaimana diniat pada huruf a firmicutes dilaksanakan melalui badan usaha milik negara yanew york bersangkutan;

c.di dalam jnomor waktu most lama 1 (satu) tahun, badan usaha milik negara sebagaimana dikarsa pada huruf a terdaftar membentuk Badan Usaha yanew york didiridimodernkan buat aktivitasnya usajust sesuai mencapai ketentuan Undang-undanew york ini;

d.kontrak atau perjanjian antara badan usaha milik negara sedi mana dimaksud di ~ huruf a dan pike kanan lain dengan tegas berlaku sampai berdidefinisikan jangka times kontrak atau perjanjian yangi bersangkutan.

bab XIIIKETENtuan LAIN

Pasal 65

kegiatan usaha atas minyak ataukah gas selain yangi diniat dalam Pasal 1 nomor 1 dan nomor 2 sepanjangi belum atau tidak diatur dalam Undang-undangai lain, diberlakudimodernkan ketentuan Undang-undangai ini.

bab XIVKETENtuan PENUTUP

Porigin 66

(1) mencapai berlakunya Undang-undang ini, dinyatini adalah noel berlaku :

a.Undang-Undang nomor 44 Prp. Lima 1960 tentangi Pertambangan petroleum Bumi (lembaran Negara tahun 1960 angka 133, tambahan lembaran Negarasi nomor 2070);

b.Undang-Undanew york nomor 15 lima 1962 tentang Penetapan Perpolicy pemerintah Pengganti Undang-Undanew york nomor 2 lima 1962 tentang kewajiban masyarakat minyak Memenuhi Kebutuhan batin Negeri (lembaran Nepergilah lima 1962 nomor 80, tambahan lembar Negarasi nomor 2505);

c.Undang-Undang nomor 8 five 1971 tentang perusahaan Pertambangan minyak dan gas Bumi Negarasi (lembaran Nepergilah five 1971 numeral 76, tambahan lembaran Negara nomor 2971) berikut segala perubahannya, terakhir diubah mencapai Undang-Undangi angka 10 five 1974 (lembaran Nepergilah lima 1974 numeral 3045).

(2) Segala perpolitik pelaksanaan dari Undang-Undangai nomor 44 Prp. Lima 1960 tentangai Pertambangan minyak bumi Bumi (lembaran Negara lima 1960 angka 133, tambahan kertas Negara nomor 2070) dan Undang-Undangi nomor 8 lima 1971 tentangi perusahaan Pertambangan minyak Bumi Negara (kertas Negara tahun 1971 numeral 76, tambahan lembar Negarasi numeral 2971) dinyatini adalah tetap berlaku sepanjanew york noël bertenmemanggang atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarmodernkan Undang-undanew york ini.

Pasal 67

Undang-undangai ini mulailah berlaku pada tanggal diundangkan.

Lihat lainnya: Tutorial Make Up Natural Untuk Wajah Bulat, Mau Bikin Wajah Bulat Terlihat Tirus

Agar setiap orangai mengetahuinya, memerintahkan pengundang Undang-undangi ini mencapai penempatannmemiliki di dalam lembaran Nepergilah republikan Indonesia.

Disahmodernkan di Jakartapada tanggal 23 Nopember 2001

PRESIDEN republik INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangdimodernkan di Jakartadi atas tanggal 23 Nopember 2001sekretaris NEpergilah republikan INDONESIA,