UU No 24 lima 2009 tentanew york Bendera, Bahasa, dan Lambanew york Negarasi serta lagu Kebangsaan ini disahmodernkan pada 9 Juli 2009. UU 24/2009 ini secara umum luaran 9 halaman dan 74 porigin yanew york diatas pokoknya arrange tentangi praktik penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa dan lambanew york negara, serta songs kebangsaan berikut ketentuan – ketentuhan pidananya. Setidaknya ada tiga halaman gawangnya dari dibentuknmemiliki UU No 24 lima 2009 ini adalah untuk (a) memperkuat persatuhan dan kesabapak bangsa dan Negara Kesatuhan republik Indonesia; (b) membudaya kehormatan yangi demonstrasi kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan republik Indonesia; dan (c) menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambangai negara, serta songs kebangsaan.

Anda sedang menonton: Ukuran bendera menurut uu no 24 tahun 2009

UUD 1945 sudah mempersiapkan berbagai bab yangi menyangkut tentangi bendera, bahasa, dan lambangai negara, serta lagu kebangsaan, yaakun itu batin Pasal 35, Pasal 36 , Pasal 36A , Pasal 36B dan untuk implementasinmemiliki kebatin UU diperintahmodernkan melalui Pasal 36 C. Namun demikeian Bendera, bahasa, dan lambangai negara serta songs kebangsaan hingga kini belum diatur sechara penuh di dalam sebuah UU. Selama ini pengpolicy tentang bendera, bahasa, lambangi negara, serta lagu kebangsaan dipesan dalam beragam perpolicy perundang-undangan antara lain (1) Kitab Undang-Undang tindakan pidana (KUHP) yanew york hanya arrange tentanew york keburukan (tibukan pidana) yangai menggunbecome Bendera Sangai Merah Putih; penodaan terhadap bendera negara sahabat; penodaan terhadap Bendera Sang Merah putih dan Lambang Negarasi Garuda Pancasila; serta pemakaian Bendera Sanew york Merah limbah melalui mereka yangi noel memiliki hak menggunakannya kemudian terdapat di atas Porigin 52a; Pasal 142a; Pasal 154a; dan Porigin 473.; (2) Undang-Undang nomor 4 lima 1950 tentangai Dasar-mendasar training dan Pengajaran di sekolah (lembaran Nepergilah tahun 1950 numeral 550), Undang-Undangai numeral 12 five 1954 tentangi Pernyataan Berlakunmemiliki Undang-Undangi nomor 4 tahun 1950 dari republik Indonesia dahulu tentang Dasar-dasar pelatihan dan Pengajaran di Seklatihan untuk Seluruh Indonesia (lembaran Negarasi lima 1954 numeral 38, tambahan kertas Nepergilah nomor 550), Undang-Undanew york nomor 22 lima 1961 tentangai Perguruan tinggi (lembar Nepergilah tahun 1961 nomor 302, tambahan kertas Negara nomor 2361), Undang- Undang nomor 14 PRPS lima 1965 nomor 80), Undang-Undang nomor 19 PNPS five 1965 tentang Pokok-mengurung warisan pelatihan Nasional (lembaran Negarasi tahun 1965 numeral 81), Undang-Undangi nomor 2 lima 1989 tentang sistem pelatihan Nasional (lembar Nepergilah lima 1989 numeral 6, tambahan lembaran Negara nomor 3390) jo. Undang-Undanew york nomor 20 lima 2003 tentang asetnya pelatihan Nasional (lembar Nepergilah Kesabapak republik Indonesia lima 2003 nomor 4301); (3) Peraturan pemerintah angka 66 five 1951 tentanew york Lambangi Negara; (4) Peraturan otoritasnya nomor 40 lima 1958 tentanew york Bendera Kebangsaan republik Indonesia (lembaran Negara lima 1958 No.68); (5) Peraturan otoritasnya angka 41 tahun 1958 tentangi Penggunaan Bendera Kebangsaan Asinew york (lembaran Negara five 1958 No.69); (6) Peraturan pemerintah nomor 42 tahun 1958 tentangai Panji dan Bendera Jabatan; (7) Peraturan otoritas nomor 43 five 1958 tentangai Penggunaan Lambangi Negara; (8) Perpolicy otoritasnya nomor 44 tahun 1958 tentanew york lagu Kebangsaan Indonesia Raya; dan (9) Perpolicy otoritasnya numeral 62 lima 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan.

Undang-Undanew york ini diharapdimodernkan mampu memperbaiki berbagai mengganggu yangi termemliki menjangkau praktik penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa dan lambangai negara, serta lagu-lagu kebangsaan dan mengatur tentangai berbagai hal yangai terkait mencapai penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa, dan lambanew york negara, serta songs kebangsaan, implisit di dalamnya diatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yangi secara sengaja melakukan pelmagyaroldalak.netn terhadap ketenbapak yang terdapat di di dalam Undang-Undangi ini.

Lihat lainnya: Umur Berapa Bayi Bisa Makan Nasi Lembek? Bayi Makan Nasi, Kapan Waktu Yang Terbaik

Namun ada bebermaafkan saya bab yang patut dicermati batin UU ini termajor batin chapter tibukan pidananmemiliki silahmodern penampilan di atas uraian dibawah ini under ini

Bendera

Pasal 24 a jo Pasal 66

Setiap orang dilarang: (a) merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain mencapai karsa menodai, menghina, atau merendahdimodernkan kehormatan Bendera Negara daerah menjangkau kejahatan penjara paling lama 5 lima atau bagus paling kerumunan Rp. 500.000.000,00

Porigin 24 b atau c ataukah d atau 3 jo Pasal 67

Setiap oranew york dilarang: (b) memaksai Bendera Negara untuk reklame ataukah iklan komersial; (c) mengibarkan Bendera Negarasi yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam; (d) mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, cat, dll atau tanda tangan lain dan memasangi lencana ataukah benda apapun di atas Bendera Negara; dan (e) memoxai Bendera Nepergilah karena langit-langit, atap, kemasan barang, dan tutup baranew york yangi dapat menurunkan kehormatan Bendera Negara daerah menjangkau kriminalitas penjara most lama 1 tahun dan denda most banyak Rp. 100.000.000,00

Bahasa

noel ada restriksi dan noel ada ancaman pidana

Lambangai Negara

Porigin 57 a jo Porigin 68

Setiap oranew york dilarang: (a) mencoret, menulisi, menggambari, atau memkarena rusak Lambangi Nepergilah menjangkau karsa menodai, menghina, atau merendahmodern kehormatan Lambangai Negara dipidana dengan mencapai pidana penjara paling lama 5 lima ataukah bagus most banyak Rp. 500.000.000,00

Pasal 57 b atau c atau d jo Pasal 69

Setiap orangai dilarang: (b) menggunakan Lambangi Negara yangi salah dan noel sesuai dengan bentuk, warna, dan rate ukuran; (c) memkarena lambangi karena perseorangan, partai politik, perkumpulan, berhenti dan/atau perusahaan yangai sama atau menyerupai Lambangai Negara; dan (d) menggunakan Lambang Negarasi untuk keperluan selain yang diatur di dalam Undang-Undangai ini dipidanan menjangkau kriminalitas penjara paling lama 1 lima dan denda paling kawanan Rp. 100.000.000,00

lagu-lagu Kebangsaan

Pasal 64 a jo Porigin 70

Setiap orangai dilarang: (a) mengubah lagu Kebangsaan mencapai nada, irama, kata- kata, dan gunyata lain dengan karsa untuk menghina ataukah merendahmodern kehormatan lagu-lagu Kebangsaan dipidana mencapai menjangkau pidana penjara paling lama 5 lima atau bagus paling crowd Rp. 500.000.000,00

Pasal 64 b atau c jo Pasal 71

Setiap orang dilarang: (b) memperdengarkan, menyanyikan, ataupun menyebarluaskan tujuan uberwujud lagu-lagu Kebangsaan menjangkau dengan sengaja untuk gawangnya komersial; atau (c) menggunmenjadi lagu-lagu Kebangsaan buat iklan dengan karsa untuk sasaran komersial daerah mencapai kriminalitas penjara paling lama 1 lima dan bagus paling kerumunan Rp. 100.000.000,00

di dalam pandangan saya, UU ini mempunyai keanehan tersendiri, misalmodernkan pengaturan ti~ no pidana batin penggunaan bendera, ketentuan lama dalam Pasal 154 a kuhp malah noel dicabut padabab ketentuhan ini di atas pobagaimana mempunyai kemiripan di ~ Porigin 24 a UU 24/2009. Chapter ini dapat menyebabkan duplikasi ti~ no pidana hanya menyangkut persoalan perumusan norma delik yanew york sama

Ketentuhan kejahatan batin UU 24/2009 juga mempunyai gejala over kriminalisasi tidak punya mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan daya kreativikantong dari masyarakat sebagai mengkriminaldimodernkan tindakan mengibardimodernkan Bendera Negara yangi rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam, mengkriminalmodernkan tindini adalah menggunbecome Lambangai Negara yang rusak dan noël benar menjangkau bentuk, warna, dan kecepatan ukuran dan juga mengkriminalmodernkan kreativitas kemudian pada tindbecome mengubah songs Kebangsaan menjangkau nada, irama, kata- kata, dan gunyata lain menjangkau dengan sengaja buat menghina ataukah merendahkan kehormatan lagu-lagu Kebangsaan

Selain menyertainya terdapat perbedaan dalam perumusan norma ancaman pidana kemudian dalam tindmenjadi memaksai Bendera Nepergilah karena reklame ataukah quảng komersial atau adlam tindbecome memperdengarkan, menyanyikan, ataupun

menyebarluasdimodernkan tujuan ubahan songs Kebangsaan menjangkau karsa karena gawangnya komersial; ataukah tindbecome menggunini adalah songs Kebangsaan untuk quadng menjangkau dengan sengaja untuk sasaran komersial. Noel dipermalalui keterangan kenwhat terdapat perbedaan perumusan norma ancaman pidana tersebut.

Sechara umum, samemiliki berjam tangan maksud dan sasaran pengpolitik penggunaan bendera, bahasa, lambangai negara, dan songs kebangsaan mempunyai dengan sengaja yangai baik namun militer masih mendesak tebal terhadap komplikasi over kriminalisasi dan ketiadaan landasan filosofis dalam perbedaan perumusan norma ancaman pidana