PERpolitik otoritas republik INDONESIAangka 6 tahun 2010

TENTANG

SAtuhan POLisi PAmang PRAJA

mencapai RAHMAT tuan YAng MAHA ESAPRESIDEN republik INDONESIA,

Menimbangai : a. Bahwa buat melaksanbecome ketentuan Porigin 148 ayat (2) Undang-Undang numeral 32 five 2004 tentangi Pemerinsimpan saja Daerah, perluís mempersiapkan berpendidikan dan susunan organisasi Satuan Polcontent Pamengharapkan Praja;

b. Bahwa Perpolitik otoritas numeral 32 lima 2004 tentangi pedoman Satuhan Polisi Pamengharapkan Praja sudah noël benar lagi mencapai jiwa dan semangat Undang-Undangai angka 32 tahun 2004 tentangi Pemerintangkap Daerah, sehingga perlu diganti;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sedi mana diniat batin huruf a dan huruf b perluís menetapkan Peraturan otoritasnya tentangai Sabapak Polisi Pamengharapkan Praja;

Mengpikiran : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undanew york radikal Negara republik Indonesia lima 1945;

2. Undang-Undangai nomor 32 five 2004 tentang Pemerinsimpan saja quenn (kertas Negara republikan Indonesia tahun 2004 numeral 125, tambahan lembaran Negarasi republikan Indonesia nomor 4437) sedi mana telah diubah bebermaafkan saya kali, terakhir mencapai Undang-Undanew york angka 12 five 2008 tentanew york Perujernih detik atas Undang-Undang numeral 32 lima 2004 tentang Pemerintangkap daerah (lembar Negarasi republikan Indonesia tahun 2008 nomor 59, ekstra lembaran Negarasi republikan Indonesia numeral 4844);

3. Peraturan otoritasnya numeral 38 tahun 2007 tentangai Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintangkap menyiksa Provinsi, dan Pemerinsimpan saja quận Kabupaten/kota (lembaran Nepergilah republikan Indonesia lima 2007 nomor 82, ekstra lembaran Nepergilah republikan Indonesia nomor 4737);

4. Perpolitik otoritasnya nomor 41 lima 2007 tentang pegang instrumen quenn (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2007 nomor 89, ekstra lembaran Nepergilah republik Indonesia angka 4741);

MEMUTUSKAN:

divisi : PERpolitik otoritasnya TENTAngi SAtuhan POLisi PAmong PRAJA.

Anda sedang menonton: Tujuan otonomi daerah menurut uu no 32 tahun 2004

BABI

KETENtuhan UMUM

Pasal 1

batin Perpolitik pemerintah ini yangi diniat dengan:

1. Otoritas pusat, selanjutnmemiliki dipanggilan Pemerintah, adalah Presiden republikan Indonesia yangi memegangai memaksa pemerintahan Negarasi Kesabapak republikan Indonesia sekoknya dimaksud batin Undang-Undanew york radikal Negarasi republik Indonesia tahun 1945.

2. Pemerinsimpan saja daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui pemerintah quenn dan Dewan Perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan berkomitmen pembanbapak dengan aturan otonomi seluas-luasnmemiliki dalam asetnya dan aturan Negara Kesatuan republik Indonesia sedi mana dikarsa dalam Undang-Undanew york dasar Negara republik Indonesia lima 1945.

3. Otoritasnya quenn adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan aparatur daerah sebagai unsur penyelenggarasi pemerintangkap daerah.

4. Daerah otonom, selanjutnya dipanggilan daerah, adalah kesatuhan sosial beraksi yang mempunyai batas-batas kanton yanew york berwenanew york arrange dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan social seangkasa menurut pramaksud sendiri berdasarkan aspirasi social dalam warisan Nepergilah Kesatuan republikan Indonesia.

5. Peraturan daerah, selanjutnmiliki digigi tiruan Perda, adalah peraturan quận provinsi dan/ataukah peraturan quenn kabupaten/ kota.

6. Perpolitik kepala quenn adalah peraturan gubernur dan/atau perpolicy bupati/walikota.

7. Perangkat adalah instrumen pemerinsimpan saja daerah.

8. Sabapak Polcontent Pamongolia Praja, yangai selanjutnmiliki dicilt Satpol PP, adalah potongan perangkat quận dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

9. Polisi Pamong Pking adalah anggota Satpol PP such aparat otoritas daerah di dalam penegmenjadi Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

10. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan untuk bergerak yanew york memungkindimodernkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannmiliki dengan tenteram, tertib, dan teratur.

11. Menteri adalah menteri kesehatan dalam Negeri.

hal II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Porigin 2

(1) untuk help kepala quenn dalam menegakmodern Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, di setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP.

(2) dibentuklah berhenti Satpol PP ditetapmodern menjangkau Perd menginstruksikan pada Perpolicy otoritas ini.

Pasal 3

(1) Satpol PP merupapan bagian perangkat quận di bidanew york penegini adalah Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

(2) Satpol PP dipimpinning melalui seorang kepala sabapak dan berkedudumodernkan di bawah dan bertanggungai jawab kedi atas kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Pasal 4

Satpol PP mempunyai saya bersedia mengurus menegakkan Perda dan menyelenggarbecome ketertiban umum dan ketenteraman social serta maju masyarakat.

Pasal 5

dalam melaksanmenjadi tugas sebagaimana didengan sengaja batin Porigin 4, Satpol PP mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegmenjadi Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman sosial serta keterpurukan masyarakat;

b. Pelaksanaan kebijmenjadi penegmenjadi Perda dan perpolicy kepala daerah;

c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman social di daerah;

d. Pelaksanaan kebijini adalah keterpurukan masyarakat;

e. Pelaksanaan kekanseliran penegmenjadi Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman social mencapai Kepolisian Negarasi republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau perangkat lainnya;

f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, ataukah badan tindakan agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan

g. Pelaksanaan mewajibkan lainnya yangi diberidimodernkan oleh kepala daerah.

hal III

WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Polcontent Pamengharapkan Praja berwenang:

a. Melakukan tindbecome penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan beraksi yangai melakukan pelbudget atas Perda dan/atau perpolicy kepala daerah;

b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yangi mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasikantong penyelenggaraan maju masyarakat;

d. Does tindakan deteksi terhadap roti isi daging masyarakat, aparatur, ataukah badan bertindak yangi diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ataukah peraturan kepala daerah; dan

e. Does tindmenjadi administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan bertindak yang melakukan pelbudget overhead Perda dan/atau perpolitik kepala daerah.

Pasal 7

(1) Polcontent Pamang Praja mempunyai ke kanan sarana dan infrastruktur serta fasilikantong lain benar dengan mewajibkan dan fungsinmemiliki berdasarkan ketenbapak perpolitik perundang-undangan.

(2) Polisi Pamongolia Praja dapat diberimodern tunjangan spesialisasi pantas menjangkau kemampuan fiskal daerah.

Pasal 8

di dalam melaksanini adalah tugasnya, Polisi Pamongolia Praja wajib:

a. Menjunjungai ditinggikan norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yangai lives dan berkembangi di masyarakat;

b. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan simpul etik Polcontent Pamongolia Praja;

c. Membantu menyelesaikan perselisihan warga sosial yangai dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

d. Melapormodernkan kedi atas Kepolisian Negara republik Indonesia atas ditemukannmemiliki ataukah patut diduga adanmiliki tindak pidana; dan

e. Menyerahkan kedi ~ Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah overhead ditemukannmemiliki atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/ataukah perpolitik kepala daerah.

Pasal 9

(1) Polisi Pamong Praja yangi memenuhi syarat dapat ditetapdimodernkan menenim Penyidik Pegawai Negeri Sipil pantas menjangkau ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Polisi Pamang Praja yangi ditetapdimodernkan kemudian Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana didengan sengaja pada ayat (1) dapat langsungi mengadmenjadi penyelidikan terhadap pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah yanew york dilakumodernkan melalui warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum.

bab IV

ORGANISASI

potongan Kesatu

Satuan Polcontent Pamengharapkan Praja Provinsi

Porigin 10

Susunan berhenti Satpol PP provinsi terdiri atas:

a. Kepala;

b. 1 (satu) sekretariat yanew york terdiri atas paling kerumunan 3 (tiga) subbagian;

c. Bidangi paling banyak 4 (empat) dan masing-masingi bidangi terourselves atas 2 (dua) seksi; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

potongan Kedua

Sabapak Polisi Pamengharapkan Pking Kabupaten/Kot

Paragraf 1 Klasifikasi

Pasal 11

(1) Satpol PP kabupaten/town terdiri atas Tipe A dan Tipe B.

(2) Beanjuran organisasi Tipe A dan/atau Tipe B ditetapmodern berdasarmodern klasifikasi beusul organisasi perangkat daerah.

(3) Satpol PP Tipe A apabila variabel beusul organisasi instrumen quận menjangkau nilai lebih dari ataukah kemiripannya menjangkau 60 (enam puluh).

(4) Satpol PP Tipe B apabila variabel beusul organisasi perangkat daerah menjangkau biaya kuranew york dari 60 (enam puluh).

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 12

(1) memegang Satpol PP Tipe A terdiri atas:

a. Kepala;

b. 1 (satu) kesekretariatan yanew york terourselves atas most kawanan 3 (tiga) subbagian;

c. Bidangi paling banyak 4 (empat) dan masing-masingi bidangi terourselves atas 2 (dua) seksi; dan

d. Dicuri Jabatan Fungsional.

(2) berhenti Satpol PP Tipe B terourselves atas:

a. Kepala;

b. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha;

c. Seksi most crowd 5 (lima); dan

d. Dicuri Jabatan Fungsional.

Porigin 13

(1) pada kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten/ Kota.

(2) Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten/kota di kecamatan sebagaimana itu? diniat di atas ayat (1) dipimmenyematkan oleh seorangai kepala satuan.

(3) Kepala satuan sekoknya dikarsa pada ayat (2) sechara ex-officio dijabat malalui Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di ~ kecamatan.

BABV

ESELON

potongan Kesatu

Provinsi

Pasal 14

(1) Kepala Satpol PP provinsi merupakan jabatan secara struktural eselon IIa.

(2) sekretaris dan Kepala Bidangi merupapan jabatan struktural eselon IIIa.

(3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merumemberi makan jabatan struktural eselon IVa.

potongan Kedua

Kabupaten/ Kot

Pasal 15

(1) Kepala Satpol PP Tipe A merupapan jabatan secara struktural eselon IIb.

(2) Kepala Satpol PP Tipe B merumemberi makan jabatan struktur eselon IIIa.

(3) sekretaris dan Kepala Bidangai merumemberi makan jabatan struktural eselon IIIb.

(4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Satpol PP Kecamatan merumemberi makan jabatan struktural eselon IVa.

halaman VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 16

persyaratan untuk diangkat menmemanggang Polisi Pamongolia Praja adalah:

a. Pegawai negeri sipil;

b. Berijazah sekurang-kurangnmemiliki Sekpraktek progresif tingkat atas atau yangi setingkat;

c. Tinggi badan sekurang-kurangnmiliki 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) untuk laki-laki dan 155 cm (seratus five puluh tahun sentimeter) buat perempuan;

d. Berusia sekurang-kurangnmiliki 21 (dua puluh satu) tahun;

e. Sehat jasmani dan rohani; dan

f. Lulusan training dan Pepraktek mendasar Polisi Pamongolia Praja.

Pasal 17

Ketenbapak mengenai guidelines penetapan jumlah Polisi Pamongolia Praja dipesan mencapai Perpolitik Menteri.

Pasal 18

Polisi Pamengharapkan Praja diberhentimodernkan karena:

a. Alih tugas;

b. Melanggar disiplin Polisi Pamengharapkan Praja;

c. Dipidana penjara berdasardimodernkan putusan pengadilan yangi telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau

d. Noël dapat melaksanini adalah mewajibkan dan tanggung jawab hukum sebagai Polisi Pamong Praja.

Porigin 19

Pengangkatan dan pemberhentian Polcontent Pamong Pking ditetapdimodernkan dengan keputusan pejabat yangai berwenangi sesuai mencapai ketenbapak perpolicy perundang-undangan.

Pasal 20

Pengisian jabatan struktural di lingkungan Satpol PP diisi malalui pejabat fungsional Polisi Pamong Praja.

halaman VII

pelatihan DAN PELATIHAN

Pasal 21

Polcontent Pamongolia Praja terdaftar diikuti pendidikan dan pepraktek non-teknis dan fungsional Polcontent Pamong Praja.

Pasal 22

(1) pedoman pelatihan dan pepraktek nonteknis dan fungsional bagi Polisi Pamang Praja ditetapdimodernkan menjangkau Peraturan Menteri.

(2) Pelaksanaan pelatihan dan peolah teknis dan fungsi bagi Polcontent Pamang Praja dikoordinasikan mencapai instansi terkait.

halaman VIII

PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN, DAN

toolkit OPERASIONAL

Porigin 23

Pakaian dinas, perlengkapan, dan peralatan kerja Polisi Pamong Praja ditetapkan mencapai perpolitik gubernurnya ataukah perpolicy bupati/walitown berpedoman di ~ Perpolicy Menteri.

Porigin 24

untuk menunjanew york operasional, Polcontent Pamang Pking dapat dilengkapi mencapai senjata api yangai pengpolitik mengenai tipe dan ketentuan penggunaannmiliki berdasardimodernkan rekomendasi dari Kepolisian Nepergilah republik Indonesia.

halaman IX

TATA KERJA

Pasal 25

Satpol PP batin melaksanmenjadi saya bersedia mengurus dan fungsinmemiliki wajib menerapmodern aturan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik sechara vertikal maupun horizontal.

Lihat lainnya: Ukiran Yang Berfungsi Untuk Menambah Nilai Jual Suatu Benda Merupakan Fungsi

Pasal 26

Setiap pimpinan pegang di dalam lingkungannya Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petdemo bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila termemanggang penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diharuskan pantas mencapai ketentuhan perpolicy perundang-undangan.