UNDANG‑UNDAngi republik INDONESIA

angka 9 tahun 1998

TENTANG

kemerdekaan MENYAMPAImodernkan PENDAPAT DI MUKAUMUM

menjangkau RAHMAT tuhan YAngai MAHA ESA

PRESIDEN republik INDONESIA,

Menimbang��� :���� a.�� bahwa khanh menyampaimodernkan pendapat dimaju umum adalah ke kanan asasi manusia yangi dijamin oleh Undang‑Undanew york Dasar1945 dan Deklarasi Universal Hak‑hak Asasi Manusia;

b.�� bahwakhanh setiap burger negara karena menyampaimodern pendapat di maju umummerupapan diperlihatkan demokrasi batin tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa,dan bernegara;

c.�� bahwakarena membangun negara demokrasi yangai menyelenggarini adalah keadilan sosial danmenjamin ke kanan asasi umat ​​manusia diharuskan adanya suasana yangai aman, tertib dandamai;

d.�� bahwake kanan menyampaikan pendapat di pembayaran di muka umum sechara bertanggungi jawab benar denganketenbapak perpolitik perundang‑undang yanew york berlaku;

e.�� bahwa berdasarkan pertimbangan sekoknya dimaksud di dalam huruf a,b, c, dan d, perluís dibentuk Undang‑undangai tentang KemerdekaanMenyampaikan Pendapat di maju Umum;

Mengingat����� :���� Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), danPasal 28 Undang‑Undangai mendasar 1945

Denganpersetujuan

DEWANPERWAKILAN person republik INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan��� :���� UNDANG‑UNDANGTENTAngi kanchi MENYAMPAI-dimodernkan PENDAPAT DI muka UMUM.

Anda sedang menonton: Tata cara mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab

chapter I

KETENTUANUMUM

Porigin 1

di dalam Undang‑undanew york ini yangdidengan sengaja dengan:

1.�� Kemerdekaanmenyampaimodern pendapat adalah ke kanan setiap roti isi daging negara buat menyampaimodern pikiranmencapai lisan, tulisan, dan sebagainmiliki sechara bebass dan bertanggunew york jawab sesuaimencapai ketenbapak peraturan perundang‑undangan yangi berlaku.

2.�� Dipeningkatan umum adalah dihadapan orang banyak, atau orangai lain implisit tambahan diangkasa yangai dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang.

3.�� Unjukrasa atau menunjukkan adalah kegiatan yanew york dilakukan������ malalui seoranew york atau lebihuntuk mengeluarmodernkan pikiran mencapai lisan, tulisan, dan sebagainmemiliki secarademonstratif di pembayaran di muka umum.

4.�� Pawaiadalah cara penyampaian pendapat dengan arak‑arini adalah di cara umum.

5.�� Rapatumum adalah pertemuan terbuka yangai dilakumodernkan untuk menyampaimodern pendapat dengantema tertentu.

6.�� Mimbarbebass adalah aktivitas penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secarabebas dan suspended tidak punya tema tertentu.

7.�� Warganegara adalah burger nepergilah republik Indonesia.

8.�� Polriadalah Kepolisian Nepergilah republik Indonesia.

Pasal 2

(1) Setiap roti isi daging negara, secara pribadi ataudoan menyampaidimodernkan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggunew york jawabberdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Penyampaian pendapat di peningkatan umum dilaksanakansesuai menjangkau ketentuhan Undang‑Undangai ini.

bab II

ASASDAN TUJUAN

Pasal 3

khanh menyampaimodernkan pendapat di mukaumum dilaksanini adalah berlandasdimodernkan di atas :

a.�� asaskeseimbangan antara daratkan dan kewajiban;

b.�� asasmusyawarah dan mufakat;

c.�� asaskepastian bertindak dan keadilan;

d.�� asasproporsionalitas; dan

e.�� asasmanfaat.

Pasal 4

tujuan pengaturantentanew york kemerdekaan menyampaikan pendapat di pembayaran di muka umum adalah :

a.�� mewujudkankebebasan yanew york bertanggungi jawab sebagai penyimpangan satu pelaksanaan baik asasi manusiabenar mencapai Pancaterima kasih kembali dan Undang‑Undangi mendasar 1945;

b.�� mewujudkanmaju bertindak yangai konsisten dan berkesinambungan batin menjaminkemerdekaan menyampaimodern pendapat;

c.�� mewujudkangasthof yangai kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warganegara seperti diperlihatkan daratkan dan tanggungi jawab batin kehidupan berdemokrasi;

d.�� menempatkantanggunew york jawab sosial di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,tidak punya mengabaimodern kepentingan pisahkan, pribadi, misalnya atau kelompok.

halaman III

baik DANKEWAJIBAN

Pasal 5

warga negara yang menyampaikan pendapatdi maju umum berke kanan untuk:

a.�� mengeluarkanpikiran secara bebas;

b.�� memperolehmaju hukum.

Pasal 6

burger negara yangmenyampaimodernkan pendapat di peningkatan umum bertanggung jawab dan bertanggungi jawab buat :

a.�� menghormatihak‑baik dan kebebasan orangi lain;

b.�� menghormatiaturan‑aturan morel yang diakui umum;

c.�� menaatiberaksi dan ketentuhan perpolicy perundang‑undang yangai berlaku;

d.�� menjagadan menghordies keamanan dan ketertiban umum; dan

e.�� menjagakeutuhan persatuhan dan kesabapak bangsa.

Pasal 7

di dalam pelaksanaan penyampaian pendapat dipembayaran di muka umum melalui roti isi daging negara, instrumen otoritas berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

a.�� melindungike kanan asasi manusia;

b.�� menghargaiasas legalitas;

c.�� menghargaiprinciple praduga noël bersalah; dan

d.�� menyelenggarakanpengamanan.

Porigin 8

sosial berdaratkan berperan serta secarabertanggungi jawab karena berupamemiliki agar penyampaian pendapat di peningkatan umum dapatberlangsungai secara aman, tertib, dan damai.

hal IV

BENTUK‑BENTUK DAN TATACARA PENYAMPAIAN PENDAPAT DI muka UMUM

Pasal 9

(1) bentuk penyampaian pendapat di maju umum dapatdilaksanini adalah dengan:

����� a.�� unjukrasa atau demonstrasi;

����� b.�� pawai;

����� c.�� rapatumum; dan atau

����� d.�� mimbarbebas.

(2) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimanadiniat batin ayat (1), dilaksanbecome di tempat‑secara spasial suspended untukumum, kecuali:

����� a.�� di lingkungan istana kepresidenan, tempatibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiunkereta api, terminal angkutan darat, dan obyek‑obyek vital nasional;

����� b.�� di ~ aku geram nasional.

(3) pembunuh itu atau peserta penyampaian pendapat dipeningkatan umum sebagaimana didengan sengaja batin ayat (1) dilarangai membawa benda‑bendayangai dapat membahaybecome kebit sel umum.

Pasal10

�(1)����� Penyampaianpendapat di muka umum sebagaimana dikarsa batin Pasal 9 wajib diberitahukansechara tertulis kedi atas Polri.

(2) presentasi sechara written sebagaimanadiniat dalam ayat (1) disampaidimodernkan oleh yang bersangkutan, pemimpin, ataupenanggung jawab kelompok.

(3) melihat sedi mana dikarsa batin ayat(1) selambat‑lambatnmiliki 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelumkegiatan distart telah diterima oleh Polri setempat.

(4) pemberitahuan secara tertulis sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) noel berlaku bagi kegiatan ilmiah di di dalam kampus dankegiatan keagamaan.

Pasal11

surat presentasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 10 ayat (1) memuat:

a.�� maksuddan tujuan;

b.�� tempat,lokasi, dan rute;

c.�� waktudan lama;

d.�� bentuk;

e.�� penanggungjawab;

f.��� namadan alamat organisasi, doan atau perorangan;

g.�� alatperaga yangi dipergunakan; dan atau

h.�� jumlahpeserta.

Pasal12

(1)Penanggungjawab aktivitas sekoknya dikarsa di dalam Porigin 6, Pasal 9, dan Pasal 11 wajibbertanggungai jawab agar kegiatan terpanggilan dari itu secara aman, tertib dandamai.

(2) Setiap sampai 100 (seratus) orangi pembunuh itu ataupeserta unjuk rasa atau demo dan pawai harus adaseoranew york sampai mencapai 5 (lima) orangai penanggungi jawab.

Pasal13

(1) Setelahmenerima surat melihat sebagaimana diniat batin Porigin 11 Polri wajib:

����� a.�� segera memberidimodernkan surat tanda terimapemberitahuan;

����� b.�� berkekanseliran dengan penanggung jawabpenyampaian pendapat di muka umum;

����� c.�� berkombinasi mencapai pimpinaninstansi/lembaga yangai menjadi menmemanggang gawangnya penyampaian pendapat;

����� d.�� saya menyiapkan pengamanan tempat, lokasi, danrute.

(2) Dalampelaksanaan penyampaian pendapat di peningkatan umum, Polri bertanggunew york jawabmemberidimodernkan keterpurukan terhadap pelakunya atau peserta penyampaian pendapat dipeningkatan umum.

(3) Dalampelaksanaan penyampaian pendapat di maju umum, Polri bertanggungai jawabmenyelenggarini adalah pengamanan untuk menjamin kerahasiaan dan ketertiban umum sesuaimencapai prosedural yangi berlaku.

Pasal14

membatalkan pelaksanaan penyampaianpendapat di maju umum disampaimodern sechara tertulis dan langsungai melalui penanggungjawab kediatas Polri selambat‑lambatnmemiliki 24 (dua puluh empat) kota sebelumwaktu pelaksanaan.

hal V

SANKSI

Pasal 15

Pelaksanaan penyampaian pendapat di mukaumum dibubarmodernkan apabila noël memenuhi ketentuan sebagaimana diniat dalamPasal 6, Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Porigin 11.

Pasal 16

pelakunya ataukah peserta pelaksanaanpenyampaian pendapat di maju umum yangi melakukan perbuatan melanggar hukum,dapat dikenakan sanksi beraksi sesuai dengan ketentuan perpolicy perundang‑undanganyangai berlaku.

Porigin 17

Penanggungai jawab pelaksanaan penyampaianpendapat di muka umum yangi does tibukan kriminalitas sekoknya dikarsa dalamPasal 16 Undang‑undangai ini daerah pantas mencapai ketentuan peraturanperundang‑undangan yanew york berlaku ditambah mencapai 1/3 (satu per tiga) daripidana pokok.

Pasal 18

(1) Barangi simaafkan saya menjangkau kekerasan ataukah ancamankekerasan menghalang‑halang ke kanan burger negarasi untuk menyampaimodernkan pendapatdi maju umum yangi telah memenuhi ketentuan Undang‑undangai ini dipidanamenjangkau pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Tindak kriminalitas sedi mana dimaksud di dalam ayat(1) adalah kejahatan.

bab VI

KETENbapak PERALIHAN

Porigin 19

����� Segalaketentuhan perpolicy perundang‑undangan yanew york telah ada dinyatakan tetapberlaku sepanjang noël tersusun spesialisasi ataukah bertengroep dengan ketentuan‑ketentuandalam Undang‑undangi ini.

bab VII

KETENtuan PENUTUP

Pasal 20

����� Undang‑undangini mulailah berlaku diatas tanggal diundangkan.

Agar setiap orangai mengetahuinya,memerintahkan pengundang Undang‑undangi ini dengan penempatannya dalamlembaran Negara republikan Indonesia.

Lihat lainnya: 150+ Tari Yang Berasal Dari Nusantara Adalah, Tari Nusantara: Pengertian, Sejarah, Dan Jenis

����������������������������������������������������������������������������������� Disahkdan saya Jakarta

����������������������������������������������������������������������������������� �diatas tanggal 26 Oktober 1998

����������������������������������������������������������������������������������� PRESIDENrepublik INDONESIA,

����������������������������������������������������������������������������������� ����������� ����������� ttd.

����������������������������������������������������������������������������������� BACHARUDDINJUSUF HABIBIE